Pemerintah kabinet PM Hatoyama telah mengumumkan bantuan untuk masyarakat Afganistan pada tanggal 6 bulan November 2009. Nilai bantuan ini meningkat dari periode bantuan sebelumnya dengan peningkatan senilai 5 milyar dolar. Jumlah ini merupakan jumlah bantuan terbesar kedua bagi negeri ini di bawah jumlah bantuan Amerika Serikat yang senilai 3,21 milyar dolar (bantuan sampai dengan 2013). Jumlah donor bantuan pemerintah Jepang, di dalam bantuan pemerintah seluruh dunia, yang diberikan untuk Afganistan (termasuk bantuan hibah dan teknis) terjadi peningkatan sebesar 4 milyar dolar atau 22% dari dana yang dialokasikan. Membandingkan bantuan yang telah diberikan kepada Afganistan sampai saat ini, jumlah tahun ini merupakan jumlah 4 kali lipat dari ODA (bantuan pertahun 900 juta dolar atau 9 trilyun yen) yang diberikan khusus kepada Afganistan.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi dari Partai Liberal Demokrat (LDP) mengeluarkan program reformasi yang sering disebut dengan nama ¡ÈReformasi Koizumi¡É. Salah satu program yang dicanangkan adalah ¡ÈReformasi Struktural¡É untuk mereformasi kinerja birokrat dan administrasi negara untuk memotong kolusi politisi-birokrat-pengusaha yang banyak ditentang oleh anggota LDP sendiri. Reformasi Koizumi ini dilaksanakan dengan asas kebijakan ¡ÈResep Keras¡É yang telah dikeluarkan tahun 2000 dan diimplemantasikan pada tahun sesudahnya (2001). Salah satu tujuan utama reformasi ini, kabinet di masa partai LDP masih dominan, adalah dalam rangka pemulihan kondisi keuangan negara. Salah satu program yang kontroversi sekaligus gebrakan dalam reformasi ini adalah swastanisasi pengelolaan perusahaan pos. Swastanisasi ini diberlakukan atas asas persaingan bebas dan prinsip pasar ala neoliberal. Tujuan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasi anggaran pemerintah, yang termasuk di dalamnya adalah dengan cara rencana mengurangi pengeluaran anggaran negara. Rencana kebijakan ini merupakan bagian dari program ¡ÈPemulihan Keuangan Negara secara Menyeluruh¡É dengan rencana implementasi untuk jangka waktu selama 10 tahun. Melalui rencana kebijakan ini diharapkan pada tahun ke-10 (2011) keuangan negara menghasilkan keuntungan dan surplus serta neraca yang seimbang (primary balance).

Pada tanggal 4 April 2008, The Development Assistance Committee (DAC), Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) mengumumkan hasil evaluasi mengenai kinerja ODA dari 22 negara pada tahun 2007. Menurut laporan tersebut, prestasi Jepang tahun 2007 menurun 31,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7.691.000.000 dolar Amerika atau sekitar 780.000.000.000 yen sehingga membuat Jepang turun ke peringkat 5 setelah Jerman dan Prancis. Jika dilihat dari rasio nilai bantuan ODA terhadap Gross National Income (GNI), jumlahnya menurun hingga 0,17% dari 0,25% pada tahun 2006. Rasio ini adalah yang terendah sejak Jepang bergabung dengan OECD tahun 1964. Angka ini adalah yang ketiga dari bawah yaitu menduduki peringkat ke-20 dari 22 negara anggota DAC.

Selama 10 tahun semenjak tahun 1991, ODA Jepang terus menduduki peringkat 1. Tetapi, dari tahun 1997 anggaran ODA terus menerus dikurangi sehingga pada tahun 2001 diungguli oleh Amerika, tahun 2006 oleh Inggris dan akhirnya pada tahun 2007 turun ke peringkat 5. Penyebab jatuhnya peringkat ODA Jepang ini sangat jelas. Yaitu pengurangan anggaran ODA untuk memperbaiki keadaan keuangan Jepang dan pengurangan pemberian keringanan berupa penghapusan hutang kepada negara-negara seperti Irak dan Nigeria secara besar-besaran.

English Version

Di bulan Agustus 2003, Piagam ODA direvisi untuk pertama kalinya sejak telah 11 tahun (Amendemen Piagam ODA dapat dibaca di sini). Dengan adanya amandemen ini, bagaimana kebijakan ODA Jepang akan berubah? Ornop-Ornop di Jepang yang bermaksud mereformasi ODA agar menjadi suatu proyek yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya membutuhkan bantuan, telah menyatakan bahwa amandemen itu hanyalah suatu peyorasi belaka. Dalam tulisan ini, saya hendak menyampaikan butir-butir utama amandemen itu dan masalah-masalahnya.

Versi Bahasa Indonesia

In August, 2003, the ODA Charter was revised for the first time in 11 years (The amended ODA Charter can be read here). How will the ODA (Official Development Assistance) policy of Japan be changed by this amendment? Japanese NGOs aiming to reform the ODA to a project that can satisfy the needs of those people who require support most have criticized this amendment, claiming that it is only a pejoration. I would like to write about the main points and problems of the amendment.

Bid-rigging rampant in ODA

The Yomiuri Shimbun, October 6, 2006

In 1989, replacing the United States, Japan became a world's top donor country. Keeping its top position until¡¡2000, Japan today spends about 900 billion Yens (US$8.2 billion) every year on ODA¡¡(Official Development Assistance). Despite the huge amount of aid in terms of money, there lies a question on the way ODA has been conducted and whether it has really been meeting the needs of the people of the recipient countries particularly in Soeharto's era of Indonesia.

JBIC Signs Memorandum of Understanding on Evaluation with Bappenas in Indonesia
--Comprehensive Transfer of Evaluation Knowhow for More Effective ODA Loan-Financed Projects--

http://www.jbic.go.jp/autocontents/english/news/2006/000050/index.htm