APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
Kebijakan Jepang : PEYORASI PIAGAM ODA - KEBIJAKAN ODA JEPANG MASA KINI oleh WATANABE Eri*
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2007-6-22 21:14:00 (6061 ヒット)

English Version

Di bulan Agustus 2003, Piagam ODA direvisi untuk pertama kalinya sejak telah 11 tahun (Amendemen Piagam ODA dapat dibaca di sini). Dengan adanya amandemen ini, bagaimana kebijakan ODA Jepang akan berubah? Ornop-Ornop di Jepang yang bermaksud mereformasi ODA agar menjadi suatu proyek yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya membutuhkan bantuan, telah menyatakan bahwa amandemen itu hanyalah suatu peyorasi belaka. Dalam tulisan ini, saya hendak menyampaikan butir-butir utama amandemen itu dan masalah-masalahnya.

Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan kemakmuran bagi Jepang

Dalam amandemen Piagam ODA, disebutkan bahwa tujuan ODA Jepang adalah "untuk menyumbang pada kedamaian dan pembangunan komunitas internasional, dan dengan itu, untuk membantu memastikan keamanan dan kemakmuran Jepang". Juga disebutkan bahwa "Jepang akan menjalankan ODA secara lebih strategis lagi". Penjelasan ini mengarah pada meningkatnya proyek-proyek ODA yang memprioritaskan keuntungan bagi Jepang daripada yang bermanfaat bagi rakyat di negara-negara penerima bantuan.

Contohnya, berkaitan dengan "perumusan dan pelaksanaan kebijakan ODA". Sementara nilai tradisional Yousei-shugi (bantuan didasarkan atas permintaan dari negara penerima) tetap dipertahankan, dalam Piagam ODA yang baru diamandemen, juga nyata bahwa Jepang akan menerapkan kebijakan bantuan secara aktif dengan mempersiapkan "program bantuan negara" untuk tiap negara sesuai dengan prioritas yang Jepang pilih.

Sudah sejak lama, LSM-LSM di Jepang mengkritik Yousei-shugi hanyalah di atas kertas saja sebab dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan Jepang terlibat dalam mencarikan proyek-proyek ODA yang akan datang. Dan sekarang, dengan amandemen Piagam ODA disebutkan soal komitmen aktif Jepang dalam menentukan kebijakan bantuannya sendiri. Walaupun di dalam proses penyusunan program bantuan negara ini, pihak-pihak yang berkepentingan ada terlibat dalam berbagai pertemuan baik di Jepang dan di negara penerima yang bersangkutan, hanya saja tidak ada jaminan keterlibatan dari rakyat yang terkena dampak program.

Tetap meneruskan "Mengutamakan Ekonomi" - Konsentrasi pada Asia, Pinjaman dalam bentuk Yen dan Pembangunan Infrastruktur

Dalam amandemen Piagam ODA, sama seperti Piagam yang lama, Asia yang memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan Jepang, tetap dianggap sebagai kawasan yang mendapat prioritas. Walaupun demikian, Timur Tengah juga diacu sebagai "kawasan yang penting". Hanya saja, ini atas dasar negara-negara di Timur Tengah punya peranan penting dalam kesediaan energi bagi Jepang. Sementara untuk Afrika, walau disebutkan bahwa di benua itu "terdapat banyak negara-negara yang jauh dari berkembang", amandemen Piagam ODA menjabarkan kebijakan Jepang dalam menyediakan bantuan bagi Afrika hanyalah untuk "usaha-usaha mandiri" - dalam kata lain, kebijakan untuk memberikan pinjaman daripada bantuan cuma-cuma.

Sebagaimana falsafah ODA Jepang, Piagam baru ini juga menyatakan bahwa "kebijakan dasar"-nya adalah mendukung "usaha-usaha mandiri di negara-negara berkembang". Juga diajukan di dalam Piagam baru itu, sama seperti di dalam Piagam yang lama, bahwa prioritas ada pada "pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial", progam ODA berada dalam "koordinasi yang erat" dengan perdagangan dan investasi dan juga mempromosikan "kerjasama ekonomi di sektor privat".

Latar Belakang ODA untuk memperhatikan Kepentingan Negara

Walaupun dinyatakan secara jelas dalam amandemen itu bahwa ODA adalah untuk sumbangsih pada kepentingan negara, sesungguhnya apabila mengingat pelaksanaan ODA Jepang selama ini, terlihat bahwa kepentingan negara sudah acap kali menjadi dasar ODA walau tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam Piagam yang lama.

Latar belakang penyebutan secara eksplisit tentang kepentingan negara Jepang di dalam amandemen ini adalah karena adanya dorongan dari kelompok ekonomi untuk memastikan keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan Jepang ketika anggaran belanja ODA saat ini yang menurun karena kesulitan ekonomi yang dialami pemerintah Jepang. Juga di Jepang saat ini, terjadi kesenjangan yang lebar antara yang kaya dengan mereka yang miskin, dan juga menyebarnya semangat nasionalisme diantara para pembayar pajak yang cukup kritis akan "bantuan" yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang soal ODA.

Militerisasi ODA

Lalu, perubahan macam apa yang dihasilkan dengan adanya amandemen ini? Bahwa Piagam ini hanyalah bersifat responsif atas ajuan pemerintah Amerika Serikat pada Jepang untuk bekerjasama dalam "perang melawan terorisme"-nya.

Di dalam amandemen Piagam ODA itu, "terorisme" ditambahkan sebagai salah satu "masalah global" yang mesti diperhatikan "selekasnya dan dalam koordinasi seksama oleh komunitas internasional". Amandemen Piagam ODA ini juga tetap mempertahankan "prinsip-prinsip pelaksanaan ODA" seperti dalam Piagam yang lama, yaitu;
1) untuk menjalankan penyelamatan lingkungan dan pembangunan,
2) untuk menghindari penggunaan ODA dalam kepentingan-kepentingan militer atau memicu konflik internasional,
3) untuk benar-benar memperhatikan kondisi negara-negara penerima dana dalam hal anggaran militer, pembangunan senjata pemusnah massal, dan jual-beli senjata di negara yang bersangkutan,
dan
4) untuk mempromosikan demokratisasi dan untuk memperkenalkan ekonomi berorientasi pasar.

Walaupun demikian, kenyataan berkata lain. Selain fakta bahwa pemerintah Jepang mengamandemen beberapa Undang-Undang untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, tidak hanya dalam hal dukungan keuangan melainkan pula dengan dukungan sumber daya manusia (pengiriman tentara), ODA yang selama ini dibatasi untuk digunakan sebagai alat dalam kerjasama konflik bersenjata, juga nyata digunakan untuk mendukung berbagai upaya apapun dalam melawan terorisme itu.

Contohnya, program "pembangunan perdamaian" yang meliputi "bantuan untuk mencegah konflik", "bantuan kemanusiaan darurat untuk daerah konflik", "bantuan untuk mempercepat berakhirnya konflik" dan "bantuan bagi konsolidasi perdamaian dan pembangunan bangsa usai situasi konflik", baru dibentuk sebagai salah satu prioritas masalah. Tentunya pula diperkirakan bahwa ODA untuk mendukung pemerintah Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, akan meningkat. Selain itu juga, diperkirakan bahwa ODA akan terintegrasikan dengan "misi-misi luar negeri" JSDF (Japan Self-Defense Forces, Pasukan Bela Diri Jepang) yang sudah mulai dipromosikan sejak 1990-an atas nama "kerjasama internasional", walau pada awalnya JSDF dibentuk untuk mempertahankan negaranya.

* WATANABE Eri
Staf NINDJA

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。