APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
Kebijakan Jepang : ODA DAN KAJIAN PEMBORSAN ANGGARAN NEGARA OLEH DPJ oleh KOSHIDA Kiyokazu*
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2010-3-6 0:41:18 (3615 ヒット)

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi dari Partai Liberal Demokrat (LDP) mengeluarkan program reformasi yang sering disebut dengan nama “Reformasi Koizumi”. Salah satu program yang dicanangkan adalah “Reformasi Struktural” untuk mereformasi kinerja birokrat dan administrasi negara untuk memotong kolusi politisi-birokrat-pengusaha yang banyak ditentang oleh anggota LDP sendiri. Reformasi Koizumi ini dilaksanakan dengan asas kebijakan “Resep Keras” yang telah dikeluarkan tahun 2000 dan diimplemantasikan pada tahun sesudahnya (2001). Salah satu tujuan utama reformasi ini, kabinet di masa partai LDP masih dominan, adalah dalam rangka pemulihan kondisi keuangan negara. Salah satu program yang kontroversi sekaligus gebrakan dalam reformasi ini adalah swastanisasi pengelolaan perusahaan pos. Swastanisasi ini diberlakukan atas asas persaingan bebas dan prinsip pasar ala neoliberal. Tujuan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasi anggaran pemerintah, yang termasuk di dalamnya adalah dengan cara rencana mengurangi pengeluaran anggaran negara. Rencana kebijakan ini merupakan bagian dari program “Pemulihan Keuangan Negara secara Menyeluruh” dengan rencana implementasi untuk jangka waktu selama 10 tahun. Melalui rencana kebijakan ini diharapkan pada tahun ke-10 (2011) keuangan negara menghasilkan keuntungan dan surplus serta neraca yang seimbang (primary balance).

Kebijakan ini juga mendorong digiatkannya pengumpulan pajak pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengeluaran tahunan keuangan negara untuk mengurangi beban hutang negara. Melalui penetapan kebijakan ini, anggaran di dalam sektor-sektor pemerintahan secara keseluruhan dikurangi sebanyak 2-4%. Kebijakan ini juga tidak ada pengecualian untuk anggaran ODA. Akibat dari penerapan kebijakan ini, sejak tahun 2007 anggaran untuk ODA sudah mulai dikurangi sebesar 4%. Anggaran untuk tahun 2009 sebesar 67,2 milyar yen yang merupakan penurunan anggaran sebesar 66% dari anggaran 2001. Pengurangan tersebut dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

----------
Perubahan Anggaran ODA
(Dalam unit hitungan ratus juta yen)
2001 : 10.152
2002 : 9.106
2003 : 8.578
2004 : 8.169
2005 : 7.862
2006 : 7.597
2007 : 7.293
2008 : 7.002
2009 : 6.722
----------

Melalui kritikan pedas terhadap kegagalan “Reformasi Struktural” Koizumi, Yukio Hatoyama berhasil menangguk keuntungan besar dan berhasil memenangi pertarungan dalam pemilu serta berhasil menjabat sebagai perdana menteri baru Jepang setelah 50 tahun kabinet Jepang selalu dikuasai oleh LDP. Pada pemilihan umum di bulan Agustus 2009, Partai Demokrat Jepang (DPJ) juga mengambil keuntungan besar anggapan miring masyarakat atas kebijakan rezim Koizumi yang mengurangi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat yang dengan drastis sehingga LDP kurang dipercayai masyarakat. Di samping itu, kritikan akibat kegagalan kabinet Koizumi dalam memerangi kasus kemiskinan yang menjadi permasalahan sangat serius di Jepang juga menjadi poin penting bagi Hatoyama.

Pada masa pemerintahan kabinet LDP, penetapan anggaran dilakukan secara tertutup. Penetapan ini hanya melibatkan pihak-pihak departemen keuangan beserta pimpinan penentu anggaran dari departemen terkait lainnya saja. Kolusi antara politisi-birokrat dan pengusaha sangat erat dan diputuskan berdasarkan interes atau kepentingan para anggota parlemen (misalnya, bisnis atau hubungan kedaerahan yang terkait dengan anggota parlemen) sehingga terbentuklah kolusi antara politisi-birokrat dan pengusaha.

Dalam janji kampanyenya, Hatoyama berjanji untuk mengurangi pemborosan penggunaan uang pajak dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat. Selain itu juga memotong bisnis kolusi antara mantan birokrat dengan para pengusaha. Untuk mengimplementasikan janji-janji tersebut, kabinet baru ini juga mengkaji ulang anggaran negara tahun 2010. Pengkajian ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Pengkajian ini untuk mengkaji 447 program yang telah direncanakan untuk anggaran 2010. Untuk menekankan transparansi program ini maka pengkajian dilakukan oleh anggota parlemen baru (legislator DPJ dan masyarakat) dilakukan ditempat terbuka dengan melibatkan anggota parlemen baru dari DPJ serta masyarakat selama 9 hari.

Oleh karena itu saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memulai reformasi dan membangun strutruktur administrasi yang telah rusak salah satu upanyanya adalah dengan cara memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan kepada publik.

Melalui anggota perlamen yang baru, anggaran yang perlu dikoreksi adalah perlunya untuk memperhatikan anggaran ODA yang disediakan untuk program JICA (institusi ini telah diperbarui menjadi JICA bentuk baru dari tahun-tahun sebelumnya) yang telah dimulai pada bulan Oktober 2008. Anggran sebesar 15,71 milyar yen digunakan untuk anggaran pinjaman berupa bantuan fisik khususnya (biasanya dalam bentuk infrastruktur misalnya sekolah, rumah sakit dan konstruksi bangunan) anggaran ini dikurangi sebesar sepertiga dari anggaran sebelumnya. Pengurangan ini berdasar alasan yang menyebutkan apakah bantuan tersebut terdapat kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat atau tidak. Sementara itu, penentuan bantuan hibah pun perlu dijadikan satu perhatian khusus dengan masalah bagaimana proses dalam pengambilan keputusannya. Selama ini departemen luar negeri untuk mengaplikasikan programnya biasanya menyewa tenaga dari pihak swasta, yaitu perusahaan konsultan profesional. Hubungan ini perlu dipertanyakan apakah tidak terdapat kolusi antara Deplu dan pihak-pihak lembaga konsultan swasta tersebut. Di samping itu, perlu ditransparasi masalah-masalah terkait dengan apakah pemerintah negara penerima donor ODA yang diusulkan tidak melakukan penjualan barang-barang yang dihibahkan.

Permasalahan yang melanda program reformasi total di bidang keuangan juga telah ditunjukkan kepada LSM untuk memperkuat proses reformasi tersebut. Ini berarti bisa dikatakan merupakan langkah awal dari bentuk reformasi kebijakan ODA. DPJ telah menyatakan bahwa ODA (bantuan luar negeri pemerintah) akan dicermati dan direformasi secara drastis, antara lain dengan memproklamirkan dalam janji kampanyenya pemberian bantuan atas dasar “kelestarian lingkungan dan sosial budaya akan lebih diutamakan” juga “informasi yang lebih terbuka dan dapat melibatkan pihak-pihak luar dan evaluasi kerja yang baik, serta transparasi dan jaminan efisiensi kerja”. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan evaluasi anggaran ODA bisa dievaluasi dengan mudah dan dirubah secara drastis.

Mengapa demikian? Sejajar dengan dana hibah bantuan kerjasama Jepang, anggaran ODA Jepang dengan dana 170,47 milyar yen dengan porsi hampir 50% dari 82,99 milyar merupakan dana kerja sama pinjaman yang sampai saat ini belum pernah dikaji dan diverifikasi. Pemerintahan LDP di dalam negeri menyatakan bahwa anggaran pemerintah, termasuk anggaran untuk ODA akan dikurangi. Namun dalam pernyataan ke dunia internasional yang disampaikan pada saat Pertemuan tingkat tinggi G8 di Inggris pada tahun 2005, pemerintah menjanjikan bahwa “Dalam jangka waktu 5 tahun anggaran untuk ODA akan ditingkatkan sebesar 10 milyar dolar atau sekitar 1 trilyun yen”. Kontradiksi ini merupakan “solusi” dari aplikasi dana pinjaman yen atau loan atas nama dana kerja sama pinjaman. Sebenarnya jumlah dana hibah memang dikurangi, namun jumlah dana bantuan pinjaman terus meningkat.

Secara teoritis, sampai saat ini belum pernah dilakukan verifikasi sebagian besar sumber-sumber dana untuk pembiayaan donor bantuan kerja sama untuk investasi yang sering disebut dengan “Anggaran Kedua” dalam pemerintahan Jepan terutama untuk menginvestigasi pemborosan anggaran dan juga kolusi politisi-birokrat dan pengusaha di seputar donor bantuan kerjasama khususnya bisnis Jepang dan pengadaan infrastruktur. Sekarang inilah saat yang tepat bagi Yukio Hatoyama dan DPJ untuk membuat jejak sejarah baru dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat Jepang dengan cara memberikan suaranya secara lebih aktif.

* KOSHIDA Kiyokazu
Relawan NINDJA

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。