APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
2. Jawa : ODA WATCH : BENDUNGAN JATIBARANG oleh WATANABE Eri*
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2007-12-20 20:52:36 (5666 ヒット)

Apakah Bendungan Jatibarang itu?

Bendungan Jatibarang adalah sebuah bendungan serbaguna yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan mengembangkan sumberdaya air dan menghasilkan listrik dengan tenaga air di kota Semarang. Proyek pembangunan bendungan itu merupakan salah satu proyek dari "Proyek Pengendalian Banjir dan Pemgembangan Sumberdaya Air di Semarang" bersama dengan perbaikan Kali Garang/Banjir Kanal Barat dan sistem drainase kota di Semarang. Dari jumlah seluruh biaya proyek sebesar 22, 165 miliyar Yen, JBIC memutuskan membiayai sebesar 16,302 miliyar Yen (perjanjian pinjaman ditandatangani pada 29 Maret 2006). Tinggi Bendungan 77 m, Panjang Puncak Bendungan 200m, Luas Permukaan Waduk 1,1 km2, Daerah Tangkapan Air 53 km2, Kapasitas PLTA 1560kW (mesin pembangkit tenaga listrik satu buah).

Proyek Pengendalian Banjir dan Pemgembangan Sumberdaya Air di Semarang
Masyarakat: Tidak Ingin Menjadi Miskin


Di kaki gunung yang berwarna hijau terbentang ladang berjenjang, dan di hutan yang lebat dengan pepohonan, dihuni oleh kera liar dan berbagai macam jenis burung.

Daerah wisata alam ini yang juga mempunyai goa yang dianggap sebagai tempat suci bagi agama Islam, merupakan daerah lokasi rencana pembangunan bendungan Jatibarang yang sudah dipastikan akan dibiayai oleh JBIC (Japan Bank for International Coopration). Di dalam "pra-penilaian proyek" dari JBIC dicantumkan seperti "Tidak muncul pendapat yang bertentang/menentang pembangunan bendungan", tetapi apakah itu benar adanya? Pada Maret 2007 penulis mengunjungi lokasi rencana pembangunan bendungan tersebut.

Benarkah masyarakat menyetujui pembebasan tanah?

"… kalau waduknya nanti sudah jadi, akan banyak kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat untuk menambahkan pendapatan ekonomi mereka," (Jawa Pos, 2 April 2007). Walikota Semarang Sukawi Sutarip menghimbau kepada masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan Bendungan Jatibarang dan membantu untuk pembebasan tanahnya.

Lokasi rencana waduk terdiri dari sawah, ladang, hutan, taman dan tidak menimbulkan pemindahan rumah, dan yang diberikan ganti rugi hanya tanah saja. Tim LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang mengukur tanah untuk dibebaskan menetapkan hanya 297 orang sebagai pemilik tanah di lokasi rencana waduk (Kompas, 7 April 2006). Tim LARAP mengatakan bahwa ini sudah final sehingga nantinya jika ada penambahan tidak dapat menerima tali asih atau ganti rugi. Selain itu, dari hasil sosialisasi LARAP terdahulu semua warga terkena dampak (WTD) setuju jika pembebasan tanah dibayar dengan uang. Apakah itu benar?

Ketua RW di daerah yang terkena dampak dari pembangunan bendungan tersebut mengatakan seperti berikut, "Kami dengar proyek mulai dari tahun 2008, dan pada saat ini belum ada yang menentang di RW ini. Tetapi prasyaratan itu adalah pemerintah melaksanakan rencananya sesuai dengan kehendak masyarakat setempat. Dan yang penting adalah masyarakat tidak dirugikan."

Selama ini kami sudah 3 kali mendengar penjelasan dari pemerintah. Tetapi kami belum dengar tentang pemindahan. Sebenarnya kami tidak ingin pindah dan tetap bertahan di tanah sekarang. Tetapi kalau memang benar-benar harus pindah, kami minta kepada pemerintah untuk menyediakan lokasi pemukiman kembali dengan kondisi yang baik. Kami hendak jumlah uang ganti rugi atas lahan pertanian ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak social-ekonomi yang diakibatkan," ujarnya.

Berbeda dengan pandangan ketua tim LARAP tersebut, masyarakat minta kepada pemerintah bukan hanya ganti rugi atas tanah saja, tetapi hargannya juga dengan adil dan jika terjadi pemindahan, dilakukan dengan penanganan yang baik agar masyarakat tidak dirugikan. Memang menurut ketua RW, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang biasanya digunakan oleh pemerintah sebagai patokan uang ganti rugi, harganya terlalu rendah. Sehingga masyarakat menghendaki agar harga pasar diterapkan sebagai patokan. Namun informasi yang dikeluarkan dari anggota DPRD kota Semarang mengisyaratkan bahwa NJOP akan digunakan sebagai patokan (Suara Merdeka, 6 Juli 2001).

Selain itu, pembebasan tanah direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2008, namun diberitakan juga bahwa tender dan kontrak kerja mulai dari tahun 2007 (Kompas, 3 Mei 2006). Jika berita ini benar, apakah ini berarti proyek ini tidak mencerminkan suara rakyat?

Kecemasan tentang kehilangan mata pencaharian

Ketua RW juga mengungkapkan kecemasan tentang kehilangan mata pencaharian. "Dalam pertemuan sosialisasi akhir-akhir ini, diisyaratkan juga mengenai kemungkinan untuk ganti pekerjaan. Mata pencaharian di warga RW ini hampir semua dari menanam padi, jagung, pisang, dan ubi. Kami ingin tetap bertani. Tetapi jika harus ganti pekerjaan, kami hendak diberikan latihan kerja dan bantuan modal (seperti alat penangkapan ikan) untuk memulai pekerjaan baru. Namun hingga saat ini sama sekali belum ada penjelasan dari pemerintah". Dengan pemikiran bahwa sebenarnya masyarakat setempat adalah subyek dari proyek, maka apakah sebaiknya proyek itu dilaksanakan setelah diperjelas masalah mata pencaharian dan ganti rugi atas lahan pertanian yang akan tenggelam? Pejabat pemerintah kota Semarang menyebutkan bahwa sudah dijelaskan kepada masyarakat setempat pada Desember 2006, maka setelah selesai ukur tanah, langsung melakukan negosiasi harga ganti rugi (Jawa Pos, 2 April 2007).

Menurut "prapenilaian proyek"(*1) dari JBIC, keseluruhan proyek termasuk pembangunan bendungan membutuhkan pembebasan tanah seluas 194 ha, pemindahan sebanyak 264 KK, pemindahan toko dan lain-lain tanpa adanya pemindahan rumah sebanyak 553 rumah/buah. Perlu diperhatikan nantinya perkembangan mengenai masalah ganti rugi dan mata pencaharian dari masyarakat yang terkena proyek.

Ada juga suara yang mempertanyakan pembangunan bendungan itu sendiri

Selain masalah mata pencaharian masyarakat dan ganti rugi, ada juga suara yang mempertanyakan pembangunan bendungan itu sendiri. Jika dibandingkan dengan bendungan lain yang dibiayai oleh JBIC seperti Bendungan Bili-Bili di Sulawesi Selatan (luas permukaan waduk seluas 18,5km dan kapasitas PLTA 2 sebesar 17,2 MW) dan Bendungan Kotopanjang di Riau (luas permukaan waduk seluas 124 km dan kapasitas PLTA sebesar 114 MW), Bendungan Jatibarang itu skalanya lebih kecil. Oleh karenanya jumlah penduduk yang terkena proyek atau beban terhadap lingkungan mungkin juga lebih kecil.

Namun harian Suara Meredeka pada tanggal 13 Agustus 2003 memberitakan bahwa perlunya mempertimbangkan dampak terhadap morfologi sungai karena lokasi rencana pembangunan bendungan berada di wilayah rentan pergerakan tanah dan longsor. Selain itu Jawa Pos tertanggal 1 Januari 2007 memberitakan bahwa ada patahan di lokasinya berjarak 1,5 km dari waduk. Tambah lagi, seorang arsitek di Semarang John Wirawan mengatakan kepada penulis bahwa banjirnya disebabkan dari topografi kota Semarang yang lebih rendah daripada permukaan laut dan jika bagian hulu sungai dibendung, itu tidak menjadi penyelesaikan yang mendasar.

Proyeknya untuk siapa?

Jika bendungannya selesai dibangung, diharapkan debit air dari PDAM kota Semarang menjadi 2400 liter per detik dari 580 liter per detik yang sekarang/ pada saat ini. Namun masyarakat di empat desa di lokasi rencana waduk, 60 persennya mendapat air dari sumur dan 20 sampai 30 persennya dari sungai dan mata air untuk masak, mandi dan cuci. Yang menggunakan PDAM kurang dari 3 persen(*2). Jika demikian, siapakah yang menerima manfaat dari pryoket tersebut?

Dari tahun 1997 sampai 2000, dengan bantuan JICA (Japan International Cooperation Agency) berjumlah 974.717.400 Yen (jumlah kontrak), CTI Engineering International Co., Ltd., Pacific Consultants International, dan Pasco International Inc. membuat detail design untuk bendungan. Dalam laporan akhir detail disain tersebut dituliskan bahwa "Terjadinya karam tanah di daerah pesisir dan pusat kota karena penggunaan air tanah yang berlebihan dari lapisan penampungan air di daerah pesisir untuk bidang perdagangan dan perindustrian" dan "perlunya pengembangan sumber air baru dan suplai air untuk perindustrian dengan tetap, supaya mendapat suplai air alternative"(*3). Di sini nampaknya diasumsikan bahwa air yang diberikan PDAM yang bertambah akibat pembangunan bendungan justru disuplai sebagai air industri di kota.

Penulis tidak bermaksud membantah adanya aspek positif yaitu akan disuplainya air minum untuk masyarakat. Namun semestinya kehidupan kaum minoritas terutama orang-orang miskin tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Masyarakat setempat sudah merasa cemas mengenai masalah ganti rugi dan mata pencaharian. Dengan memperhatikan suara masyarakat seperti ini, kiranya prinsip dari partisipasi masyarakat harus ditegaskan.

Dalam "Buku Putih ODA" yang dibuat oleh departmen luar negeri Jepang diperkenalkan proyek ini sebagai proyek di bidang Air dan Kebersihan sebagai penanganan untuk "Pengurangan Kemiskinan" yang sama penting dengan pendidikan dan kesehatan-kesejahteraan. Jika demikian, sebagai negara yang memberi bantuan, Jepang harus bertanggung jawab agar proyeknya meningkatkan kehidupan masyarakat. Penulis ingin memantau terus proyek ini.

*1 JBIC, Ex-Ante Evaluation (http://www.jbic.go.jp/english/oec/before/2005/pdf/indonesia04.pdf)
*2 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, "Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengendalian Banjir, Drainase Perkotaan dan Pengembangan Sumberdaya Air di Semarang", Juli 1999.
*3 JICA, The detailed design of flood control, urban drainage and water resources development in Semarang in the Republic of Indonesia, final report : Summary, 2000.

* WATANABE Eri
Relawan NINDJA

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。