APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
2. Jawa : ODA WATCH : PEMBANGUNAN JALUR KERETA API DDT DAN FASILITAS oleh WATANABE Eri*
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2008-2-9 3:24:41 (3886 ヒット)

Apakah Proyek DDT itu?

Proyek DDT adalah proyek gabungan penggandaan jalur kereta api sepanjang 18 km dari stasiun Manggarai ke Bekasi dan elektrisasi kereta jalur Bekasi-Cikarang sepanjang 17 km. Dengan pembagian jalur kereta jarak jauh dan jalur commuter jarak pendek serta pemanjangan jalur commuter jarak pendek, diharapkan kapasitas pengangkutan akan semakin meningkat. Adapun instansi pelaksana proyek ini adalah Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan konsultan desainnya dilakukan oleh JICA. Untuk membiayai proyek ini, JBIC mengeluarkan dana sebesar 41.034 juta yen (L/A 13 Desember 2001).

Perjuangan Masyarakat: Mencari Keadilan

Proyek elektrisasi jalur utama kereta api di Jawa dan proyek penggandaan rel (Double-double track disingkat DDT) diselenggarakan atas pinjaman luar negeri Jepang dalam yen dengan syarat yang relatif menguntungkan bagi negara penerima bantuan ekonomi seperti suku bunga yang rendah dan jangka pengembalian yang panjang.Namun demikian, terdapat syarat khusus dalam pinjaman kali ini, yaitu peserta tendernya dibatasi hanya perusahaan Jepang saja.Sampai bulan agustus 2007, proses pembebasan tanah telah selesai kurang lebih 90%. Akan tetapi pada bulan Agustus, pimpinan proyek dinyatakan bersalah karena kasus korupsi uang kompensasi dan hingga saat ini, penduduk masih menuntut perkara uang kompensasi yang belum dibayarkan. Ditambah lagi, masih terdapat juga proses penyitaan tanah di luar jalur hukum, seperti penggusuran paksa, pembayaran uang kompensasi tanpa kwitansi dan ancaman terhadap penduduk yang belum menyetujui harga kompensasi tanah.

Persetujuan yang dipaksakan

"Saat ini, penduduk masih berjaga-jaga di perkampungan."

Demikian ungkap Sri dengan wajah yang sedikit tegang, setelah kawasan tempat tinggalnya, RW 10 kelurahan Manggarai kecamatan Tebet kotamadya Jakarta Selatan, digusur oleh pihak Satpol PP Jakarta Selatan dalam rangka pembebasan tanah untuk pengadaan tanah DDT."Pihak berwajib datang dengan buldoser dan mengancam warga," kata Yatno, salah seorang pimpinan forum warga RW 10, sembari mengungkapkan kemarahannya.Menurut Yatno, penggusuran tersebut sangat mendadak. "Pada bulan Juli,ketua RW mengatakan bahwa tidak akan ada penggusuran dan sebisa mungkin warga diminta untuk pindah sendiri,"lanjut Yatno. Namun, penggusuran kali ini dilaksanakan tanpa kehadiran ketua RW dan tanpa pembicaraan terlebih dahulu.

Kemudian yang paling mengecewakan penduduk adalah pihak pelaksana proyek (Asisten Tata Praja Jakarta Selatan, Sekretariat tim proyek DDT, Camat Tebet, Wakil Camat Tebet, BPN kantor wilayah Jakarta Selatan, lurah Manggarai) yang tidak menepati janji. Pada tanggal 18 dan tanggal 24 Januari 2007, dalam musyawarah warga RT 17, 18 RW 10 dan RT 1, 2, 3 RW 12, telah dicapai 4 persetujuan dengan pihak pelaksana proyek. Keempat kesepakatan tersebut adalah
1. penghentian proyek untuk sementara waktu,
2. pengukuran ulang bangunan dan rumah,
3. negosiasi ulang tentang persetujuan harga ganti rugi,
4. verifikasi status pemilikan tanah.
Untuk mewujudkan keempat kesepakatan ini, akan dilakukan koordinasi yang sedianya ditangani oleh Satuan Kerja DDT Departemen Perhubungan. Akan tetapi, setelah persetujuan tersebut warga terus mendapat ancaman dari pihak RW supaya mau menerima uang ganti rugi dan oleh sebab itu, banyak sekali warga yang terpaksa menyetujuinya.

Yang digusur kali ini, semuanya adalah warga yang sudah menerima uang ganti rugi. Dan menurut warga, persetujuan tersebut dilakukan "secara terpaksa" di bawah ancaman.Sri,yang orang tuanya mendiami RW 10 sejak tahun 1954, yang lahir juga di tempat yang sama, mengungkapkan," pihak RW mengatakan bahwa jika kami tidak bersedia menerima uang ganti rugi, uang tersebut akan disita oleh pengadilan. Karena takut, kami terpaksa menerimanya dan pembayaran tersebut dilakukan pada malam hari tanpa tanda terima. Menurut Sri juga, walaupun uang ganti rugi sudah diterima, ada juga warga yang karena tidak bisa membeli rumah baru, terpaksa harus tidur di atas rel kereta." Di antaranya, ada juga anak-anak umur 2 tahun dan 4 tahun. Sungguh kasihan!"

Manipulasi dalam pembebasan tanah

Alasan yang mendasari penduduk menuntut pelaksanaan keempat kesepakatan di atas adalah karena pemerintah secara sepihak menentukan nilai ganti rugi, juga karena nilai tanah yang tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai tanah-bangunan.

Menurut Abdul Rassyid, ketua RT 2 RW 12 kelurahan Manggarai, pada pengukuran nilai bangunan RT 2 tanggal 30 Agustus, terdapat manipulasi data pada pengukuran di hampir setiap rumah. Misalnya rumah permanen dimasukkan dalam kategori rumah darurat. Untuk rumah darurat, 1 m2 nya mendapat ganti rugi sebesar Rp 312 ribu. Sedangkan untuk membangun rumah diperlukan biaya setidak-tidaknya 1 juta per meter. Dan yang paling menyedihkan, walaupun kami sudah mendiami tanah ini selama 30 tahun, tidak ada ganti rugi untuk tanah.

Dalam KUHPerdata pasal 1963 disebutkan bahwa barangsiapa menguasai barang tak bergerak selama lebih dari 30 tahun, orang itu akan mendapatkan hak milik atas barang tersebut.Kebanyakan warga Manggarai memenuhi syarat ini sehingga mereka menuntut uang ganti rugi atas tanah.

Hal ini sama juga halnya dengan warga kelurahan Pisangan Timur dan kelurahan Pisangan Baru Jakarta Timur yang walaupun sudah berdiam sejak tahun 1930-an, mereka harus merelakan tempat tinggalnya untuk proyek DDT ini dengan tanpa mendapat uang ganti-rugi atas tanah. Karena itu, 89 orang warga kedua kelurahan tersebut membawa tuntutan atas uang ganti rugi tanah gusuran untuk lahan DDT seluas 5700屐dan uang ganti rugi untuk bangunan yang belum dibayarkan akibat manipulasi data tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Timur.

Sementara itu, pada tanggal 28 Oktober 2005 atau tanggal 26 Desember, kejaksaan tinggi Jakarta menetapkan pimpinan proyek DDT berikut bendaharanya sebagai tersangka kasus korupsi. Kemudian pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2007, kedua terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pembebasan lahan untuk proyek DDT, kedua orang terdakwa dikatakan telah memalsukan data luas bangunan dan memalsukan data jumlah penerima uang ganti-rugi.

Penyelesaian masalah ganti-rugi secepat-cepatnya

Pada tanggal 30 Agustus 2007, di kelurahan Pisangan Timur, terlihat banyak warga yang tinggal di tenda dan pondok sederhana karena walaupun sudah mendapat uang ganti-rugi, mereka tidak mampu membeli rumah baru. Edi, ketua Forum Warga Korban Penggusuran Pisangan Timur, menyatakan tuntutannya kepada pemerintah Jepang, "Agar kami, warga korban gusuran akibat proyek DDT ini, bisa memiliki rumah kembali, kami minta supaya pemerintah Jepang memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia supaya segera menyelesaikan masalah ganti-rugi ini."

Sementara itu, pada tanggal 11 September, sekitar 70 orang warga RW 10 dan RW 12 kelurahan Manggarai, bersama dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Jakarta, melakukan demonstrasi di depan kantor DepHub, menuntut pelaksanaan keempat kesepakatan tentang ganti-rugi.

"Kami diancam setiap hari!"
"Perhatikanlah rakyat kecil seperti kami!"

Selama 30 menit, setelah orasi warga selesai, puluhan wakil warga memasuki kantor dan berunding secara langsung dengan Sekretaris Satuan Kerja DDT. Akan tetapi, setelah 2 jam perundingan berlangsung pun, tidak ada jawaban yang pasti dari Dephub. Hal ini membuat warga semakin putus asa.

Saat ini, para warga berada dalam posisi yang sulit dan sangat resah. Yang paling mereka takutkan adalah pembakaran rumah mereka oleh oknum sehingga mereka tidak akan bisa lagi tinggal di tempat sekarang. Demikian keluh kesah yang selalu diulang-ulang oleh warga."Kami bukannya tidak mendukung proyek ini. Asal nilai ganti-rugi bangunan dibayarkan sesuai dengan harapan warga dan ganti-rugi atas tanah dijamin, kami siap pindah. Kami hanya menuntut keadilan saja!"

* WATANABE Eri
Relawan NINDJA

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。