APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
2. Jawa : ODA WATCH : PROYEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR SEMARANG
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2008-4-2 21:01:51 (4432 ヒット)

oleh SHIMIZU Noriko*

Apakah Proyek Pengembangan Sumber Daya Air Semarang itu?

Proyek pembangunan waduk serbaguna Jatibarang, fasilitas pembuangan air limbah, perbaikan sungai dan saluran drainase di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Proyek ini secara keseluruhan memakan biaya sebesar 22.165.000.000 yen. Sedangkan tujuan proyek ini adalah untuk mengatasi banjir, kekurangan air dan penurunan landasan tanah. Instansi pelaksana proyeknya adalah DitJen Sumber Daya Air dan DitJen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Proyek ini akan selesai pada tahun 2013. Untuk tujuan tersebut, JBIC pada bulan Maret 2006 telah mengadakan kontrak pinjaman sebesar 16.302.000.000 yen dengan pemerintah Indonesia. Pada saat ini telah dan sedang diadakan pembebasan tanah dan proses pemindahan warga.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Guideline tentang Lingkungan Hidup Pada Proyek JBIC

Bersama dengan NINDJA, pada bulan September 2007, FoE, sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan global mengadakan wawancara dengan beberapa penduduk yang terkena dampak Proyek Sumber Daya Air di Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, tulisan kali ini akan difokuskan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan proyek.

JBIC pada bulan Oktober 2003 mengeluarkan guideline tentang Lingkungan Hidup dengan tujuan supaya proyek-proyek yang dibiayai oleh JBIC tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Apakah benar dengan diterapkannya guideline tentang lingkungan hidup pada Proyek Sumber Daya Air Semarang ini, dampak negatif proyek dapat dikurangi, ditekan, atau bahkan dihindari.

Bendungan Serba guna Jatibarang

Dari hasil wawancara dengan penduduk yang terkena dampak pembangunan bendungan serba guna Jatibarang yang merupakan salah satu dari proyek Sumber Daya Air Semarang, dapat kita ketahui masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pelaksanaan proyek sebagai berikut.

Waktu dan Materi Pembicaraan dengan Penduduk

Sejak semester akhir tahun 2006 hingga sekarang, penduduk yang memiliki tanah di lahan yang akan ditenggelamkan telah mengikuti konsultasi sebanyak 1 hingga 3 kali (*1). Akan tetapi dalam konsultasi ini, hanya diterangkan tentang gambaran umum proyek, perlunya proyek dan keuntungan-keuntungannnya saja. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan penduduk tentang dampak negatif proyek tidak begitu mendapatkan tanggapan yang serius. Pihak penyelenggara seolah-olah mendesak penduduk supaya mendukung proyek sepenuhnya. Demikian ungkap penduduk yang ikut dalam konsultasi tentang proyek. Pendeknya, tidak ada penduduk yang memperoleh penjelasan tentang dampak negatif dari proyek yang akan dilaksanakan.

Dalam guideline JBIC tentang Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa sejak masa awal proyek, di mana perubahan terhadap rencana proyek masih mungkin, informasi tentang proyek harus transparan. Selain itu, harus diadakan konsultasi dengan stakeholder termasuk penduduk dan hasil dari konsultasi tersebut harus dapat tercermin dalam pelaksanaan proyek. Namun, pada kenyataannya, dalam konsultasi proyek ini, prinsip transparansi informasi bisa dikatakan tidak dijalankan sepenuhnya. Sehingga penduduk tidak dapat menyampaikan aspirasi sepenuhnya.

Tidak hanya materi, waktu pelaksanaan konsultasi pun bermasalah karena dilaksanakan sesudah penggodokan rencana proyek selesai. Demikian, konsultasi dengan penduduk, sekadar formalitas belaka dan berupa penjelasan sepihak dari pemerintah kepada penduduk. Tidak terlihat usaha pemerintah menampung aspirasi penduduk untuk kemudian diterapkan dalam pelaksanaan proyek.

Batasan Penduduk yang Terkena Dampak

Sementara itu, terdapat juga kasus tidak diundangnya pekerja harian di sawah-sawah dan perkebunan pada lahan proyek yang akan ditenggelamkan. Di dalam musyawarah, hadir juga beberapa pekerja harian. Namun mereka juga tidak mendapatkan informasi apakah mereka itu nantinya akan mendapatkan uang ganti rugi atau tidak. Selain itu, penduduk yang membeli ubi kayu dari perkebunan di lahan proyek, mengolah dan memasarkannya juga jelas-jelas akan ikut merasakan dampak proyek. Akan tetapi, mereka juga tidak diundang dalam konsultasi.

Dalam guideline JBIC disebutkan bahwa tidak hanya dampak langsung, tetapi dampak tidak langsung, dampak sampingan dan dampak kumulatif juga harus diperhatikan dalam batas-batas yang rasional. Dalam penelitian kali ini, terkecuali pemilik tanah yang akan terkena dampak langsung dari proyek, mereka-mereka yang akan terkena dampak tidak langsung tidak diperhitungkan.

Transparansi Informasi

Berkaitan pula dengan masalah di atas, informasi tentang proyek kali ini tidak bisa dikatakan telah transparan. Tidak hanya tentang dampak negatif pembangunan, pemerintah juga tidak memberikan informasi yang lengkap tentang jadwal pembebasan tanah dan ganti rugi kepada penduduk. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang mengkhawatirkan jadwal pembebasan tanah dan ganti rugi terhadapnya. Keikutsertaan penduduk dalam usulan kebijakan ganti rugi, sebagaimana tersebut dalam guideline JBIC tentang Lingkungan Hidup, rupanya mustahil dijalankan.

Misalnya, walaupun diberikan informasi tentang nilai ganti rugi tanah, tetapi penduduk tidak diberi keterangan tentang ada tidaknya ganti rugi untuk pohon dan hasil perkebunan yang akan turut hilang sejalan dengan dilaksanakannya proyek. Selain itu, penduduk di lahan yang akan ditenggelamkan tersebut sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah. Yang mereka miliki adalah surat letter D (*2) yang merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dalam konsultasi, penduduk tidak diberitahu apakah nilai ganti rugi tanah letter D akan sama dengan tanah bersertifikat. Hal ini membuat penduduk pemegang letter D sangat khawatir. Untuk menekan dan menghindari dampak negatif serta untuk menyalurkan aspirasi penduduk dalam pelaksanaan proyek,mutlak diperlukan pemberian informasi yang cukup secara transparan kepada penduduk dan keikutsertaan penduduk dalam proyek.

Proyek Perbaikan Sungai Garang

Proyek Perbaikan Sungai Garang merupakan salah satu dari proyek Pengembangan Sumber Daya Air Semarang. Di tepi sungai Garang terdapat ratusan toko-toko kecil (*3). Toko-toko ini juga akan dipindahkan.

Konsultasi dengan Penduduk

Konsultasi dengan para pedagang kaki lima sudah dilaksanakan beberapa kali. Namun konsultasi ini tidaklah seperti yang tersebut dalam guideline JBIC yang menuntut diadakannya konsultasi dengan penduduk pada tahap awal proyek yang masih memungkinkan untuk diadakannya perubahan pada rencana proyek. Konsultasi ini lebih bersifat pemberian penjelasan tentang proyek dan perlunya pelaksanaan proyek sehingga penduduk harus pindah. Konsultasi ini juga cenderung bersifat memberikan penjelasan tentang kesediaan pemerintah menyediakan lokasi dagang yang baru. Akan tetapi dalam wawancara kali ini, tidak terdapat suara-suara menentang seperti, "asal kami dapat melanjutkan usaha kami", "asal tidak melanggar HAM", "asalkan tidak ada dampak yang negatif". Hal ini mungkin disebabkan oleh kesadaran penduduk bahwa tanah tempat mereka berdagang itu adalah milik pemerintah. Seharusnya dalam proses penentuan jalan atau tidaknya proyek dan penentuan nilai ganti rugi, penjelasan timbal balik terhadap penduduk wajib dilaksanakan.

Copy Surat Perjanjian

Menurut pedagang, mereka akan diberi tempat jualan yang berjarak 2 km dari tempat mereka berjualan sekarang.Beberapa pedagang telah setuju pindah tapi dalam wawancara kali ini, tidak ditemui pedagang kaki lima yang mendapat copy surat persetujuan pindah. Dalam proyek-proyek terdahulu yang mendapatkan dana bantuan dari JBIC, banyak sekali contoh kasus penduduk yang tidak mendapatkan copy surat persetujuan pindah dan uang ganti rugi sehingga akhirnya mereka sendiri yang bingung. Sudah sewajarnya jika pelaksana proyek membagikan copy surat perjanjian kepada penduduk sehingga mereka dapat mengecek isi perjanjian sewaktu-waktu tanpa harus tergantung pada ingatan.

Penutup

Demikianlah, hingga saat ini, pembicaraan dengan penduduk dilaksanakan dengan tujuan formalitas belaka dan tidak terdapat pelanggaran HAM yang menyolok terhadap penduduk oleh pemerintah. Namun, transparansi informasi dan keikutsertaan penduduk pada tahap awal proyek sebagaimana diserukan dalam guideline JBIC tetap belum terselenggarakan secara substansial.Kemudian juga tidak begitu jelas apakah penelitian tentang dampak negatif dan kebijakan untuk mengendalikan dampak tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

Pada saat ini belum terlihat masalah-masalah yang menonjol karena proyeknya masih dalam tahap persiapan awal. Namun jika dibiarkan terus, maka dampak negatif dan kebingungan tidak dapat dielakkan lagi. JBIC, dalam hal ini, dipandang perlu untuk memonitor pelaksanaan proyek sehingga dampak negatif dapat dikurangi atau bahkan dihindarkan sesuai dengan guideline JBIC.

(*1) Bervariasi sesuai dengan tempat dan penduduk yang diwawancarai.
(*2) Surat bukti pembayaran pajak atas tanah. Di dalam Keputusan Pemerintah tahun 1997 nomor 24 pasal 1 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa seseorang dapat mendaftarkan tanahnya jika memiliki surat bukti atau keterangan dari saksi. Secara umum, letter D dapat digunakan sebagai bukti.
(*3) Jumlah yang pasti tidak diketahui karena kami tidak memperoleh naskah LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan).

* SHIMIZU Noriko
Staf FoE Japan

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。