APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
5. Sulawesi : ODA WATCH : PROYEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA oleh WATANABE Eri*
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2008-4-4 16:04:34 (3801 ヒット)

Apakah Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura itu?

Adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengaktifkan sektor holtikultura dan meningkatkan pendapatan petani kecil pada daerah non irigasi (lahan tak berpengairan) dengan memberikan bantuan yang berupa fasilitas dasar pertanian dan teknik cocok tanam holtikultura. Proyek ini dilaksanakan pada 31 daerah di 15 propinsi dan pelaksana proyeknya adalah dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian. Dari total biaya 10.359.000.000,00 yen (dana tercairkan 8.407.000.000 yen), JBIC mengeluarkan dana sebesar 7.769.000.000 yen (dana tercairkan 4.612.000.000 yen). LA ditandatangani pada bulan Desember 1996. Dan pada bulan Desember 2002, dana pinjaman sudah dicairkan semua. Konsultan proyek ini adalah Nippon Koei dan perusahaan-perusahaan setempat (PT Pusat Pengembangan Agribisinis, PT Trans Intra Asia, PT Andal Agrikarya Prima). Sedangkan pelaksana kontrak adalah perusahaan-perusahaan setempat.

Gambaran Umum tentang Proyek di Kabupaten Buton

Proyek ini ditujukan kepada 756 kepala keluarga untuk lahan seluas 500 hektar pada 7 desa di kecamatan Sampolawa dan 3 desa di kecamatan Batauga.Pelaksana proyek ini adalah Departmen Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Buton. Proyek ini berupa bantuan 200.000 batang bibit pohon, pupuk dan obat pembasmi hama. Selain itu, diadakan juga pelatihan cocok tanam dan pembangunan fasilitas irigasi. Anggaran total proyeknya 11.000.000.000 rupiah.

Proyek Jeruk yang Mengkhianati Harapan Penduduk

Kami, NINDJA, mendapat email dari ELSAIN, Lembaga Suaka Alam Indonesia yang berkantor di Kota Baubau, Pulau Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk memastikan kondisinya, kami mengadakan kunjungan ke daerah proyek di Kabupaten Buton.

Kondisi di kabupaten Buton

Masalah Bibit Pohon

Jeruk Siompu, yang ditanam sejak zaman dahulu di pulau Siompu sebelah barat pulau Buton, adalah tanaman yang menjadi sasaran proyek. Jeruk Siompu ini terkenal dengan rasanya yang sangat manis. Di 3 pasar yang berada di kota Baubau,dibandingkan dengan jeruk lainnya yang ukurannya sama, jeruk Siompu laku dijual dengan harga 2 kali lipat bahkan lebih.Oleh sebab itu, petani miskin yang membudidayakan ubi kayu dan jagung ini, menaruh harapan yang besar sekali pada proyek ini.

"Kalau bukan jeruk Siompu, pasti kami tidak akan ikut serta". Demikian ungkap La Ode (57 tahun),ketua kelompok tani Desa Pogalampa Kecamatan Baubau, yang dulunya adalah petani jagung dan ubi kayu, dan untuk proyek kali ini telah menyiapkan lahan seluas 0,5 hektar. Dari 200 bibit pohon jeruk, setelah ditanam, ternyata hanya 3 batang saja yang jeruk Siompu, sedangkan sisanya kecil-kecil dan kecut. La Ode berkisah, "Kami diberi bibit jeruk yang bukan Siompu. Para petani tidak diberi kesempatan ikut serta dalam pengadaan bibit jeruk".

"Menurut data yang dihimpun dari para petani, dari 9880 bibit yang dibagikan, terdapat 7389 batang pohon yang menghasilkan buah. Dari pohon yang berhasil ditanam sampai menghasilkan buah tersebut, hanya 1452 yang menghasilkan jeruk Siompu, sisanya yang 5937 batang, ternyata berbuah kecil-kecil", jelas La Ode. Buah jeruk yang ditanamnya tidak laku dan sekarang perkebunan jeruknya dibiarkan begitu saja. Dikatakan juga, La Ode telah membuka lahan baru untuk bercocok tanam jagung dan ubi kayu. "Saya berharap bahwa dengan proyek jeruk ini, saya dapat meningkatkan kualitas hidup saya. Namun ternyata sia-sia saja harapan saya itu", kesah La Ode sambil menurunkan kedua bahunya.

Masalah Ketidakikutsertaan Penduduk

Di Desa Lapandewa Makmur kecamatan Lapandewa (dulu kecamatan Sampolawa) pun juga terdapat kasus yang sama. Di desa ini, jumlah petani yang ikut serta dalam proyek ada 148 orang dan luas lahan perkebunan untuk proyek adalah 138 hektar. Dari bibit pohon jeruk yang dibagikan, setelah ditanam, ternyata banyak yang buahnya kecil-kecil dan masam, dan ini jelas-jelas bukan jeruk Siompu. Kepala Desa Lapandewa mengatakan bahwa sebelum tahun 2000, ia pernah dipanggil Dinas Pertanian dan di sana ia diberi penjelasan tentang proyek ini. Saat itu, jenis tanaman yang akan ditanam sudah ditetapkan, yaitu jeruk Siompu. "Hingga saat ini, tidak ada partisipasi penduduk dalam pengadaan bibit jeruk. Semua mengira bahwa yang dibagikan kepada mereka adalah jenis jeruk Siompu. Akan tetapi, setelah dibudidayakan selama 3 tahun, buahnya kecil-kecil dan kami baru menyadari kalau bibit yang kami terima itu ternyata palsu", ungkapnya lagi. Pada tahun 2003, para petani sudah menyampaikan hal ini kepada Dinas Pertanian kabupaten Buton dan dikatakan bahwa bibit-bibit tersebut akan diganti. Namun hingga bulan Agustus 2007, tidak ada tanda-tanda akan ada penggantian bibit. Selain itu, ada 5 ketua kelompok petani yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Baubau untuk dimintai keterangan, kemudian juga desa ini didatangi polisi dari polsek. Dan pada tahun 2005, Dinas Pertanian memanggil petani dan dalam pertemuan tersebut, dijanjikan bahwa pohon jeruk kami akan diokulasikan. Namun demikian, tetap saja tidak ada perubahan.

Masalah Fasilitas Irigasi

Desa Lapandewa awalnya memang tidak memiliki fasilitas irigasi. Penduduk menampung air hujan dan menggunakannya untuk bertani bawang, jagung dan ubi kayu. Dengan proyek bantuan fasilitas irigasi ini, penduduk sangat gembira. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama karena setelah setengah tahun dibangun, fasilitasnya rusak. Hingga saat NINDJA ke sana (bulan Agustus 2007) pun, fasilitas masih belum diperbaiki. Oleh sebab kerusakan ini, setiap hari, penduduk terpaksa harus bolak-balik perkebunan-penampung air yang terpisah sejauh 3,5 km, membawa polytank berisi 20 liter air.

Desa Busoa Kecamatan Batauga adalah desa yang tidak memiliki fasilitas irigasi dan mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas irigasi melalui proyek ini. Akan tetapi, karena air tidak mengalir, Dinas Pertanian membangun fasilitas yang kedua. Itu pun tidak begitu bagus, sehingga petani mengajukan protes. Dinas Pertanian mengatakan bahwa akan diberikan bantuan sebesar 1.500.000,00 rupiah sebagai biaya perbaikan, tetapi usulan ini ditolak oleh penduduk. "Dari semula, memang pihak pelaksana proyek tidak transparan dalam hal anggaran", demikian cerita Bahrudin (55 tahun) yang sekarang membiarkan lahan perkebunan jeruknya terbengkalai. Dari 300 bibit pohon jeruk yang diterimanya, hanya 5 yang berjenis Siompu. Sebagai gantinya, sekarang Bahrudin membuka lahan baru dan menanam kayu jati.

Masalah yang berhubungan dengan fasilitas irigasi dan bibit seperti halnya tertulis di atas, kami temui juga ada di Desa Lawela Kecamatan Batauga. Menurut ELSAIN, yang telah bergumul dengan masalah-masalah ini bersama dengan para petani, masalah serupa terjadi hampir di semua desa.

Evaluasi Pasca Proyek oleh JBIC

Dalam "Laporan tentang Evaluasi Proyek-proyek Pinjaman Luar Negeri dalam Yen", proyek ini pun turut dilaporkan. Marilah kita bandingkan laporan pasca proyek JBIC dengan kondisi sesungguhnya di Kabupaten Buton. Evaluasi ini didasarkan atas observasi yang dilakukan oleh peneliti dari Koei Research Institute, OKADA Takuya, pada 7 daerah di 4 propinsi. Evaluasi dibagi dalam 3 tingkat a, b, c untuk masing-masing item penilaian. Yaitu, prinsip kesesuaian, prinsip keefisienan, prinsip keefektifan dan prinsip kesinambungan. Total penilaian dinyatakan dalam 4 tingkat A, B, C, D.

Yang dimaksud dengan prinsip kesesuaian adalah sesuai atau tidaknya tujuan proyek dengan kebijakan pembangunan dan kebutuhan pembangunan dilihat dari waktu evaluasi sebelum pencairan dana hingga waktu evaluasi pasca-proyek. Proyek ini, dengan sasaran petani skala kecil pada daerah tak berpengairan, dinilai telah sesuai dengan "Program Pembangunan Nasional" (tahun 2000-2004) yang mencanangkan "Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat" dan "Rencana Pembangunan Lima Tahun VI" yang menitikberatkan pada pengurangan angka kemiskinan di daerah pedesaan dan mengurangi angka kesenjangan sosial antar daerah.

Kemudian, tentang prinsip efisiensi, bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian hortikultura (jalan, pembuangan limbah, irigasi), pelatihan petani dan PPL (petugas penyuluh lapangan) disebutkan telah melebihi rencana awal.

Tentang prinsip efektivitas yang menilai pengaruh proyek pada peningkatan luas lahan siap panen sebesar 4% untuk tanaman sasaran proyek tahun 2003 dan pada angka kenaikan GDP riil untuk item tanaman hortikultur yang melebihi angka kenaikan negara dan industri pertanian, dinilai bahwa proyek ini telah banyak ikut andil. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk jenis tanaman tertentu, proyek ini mulai berhasil meningkatkan pendapatan petani. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang mengambil masing-masing 50 keluarga petani dari 3 daerah, sebagai sampel dan membandingkan pendapatan mereka sebelum dan sesudah mengikuti program proyek.

Adapun mengenai prinsip kesinambungan, disebutkan bahwa pemerintah daerah selaku pembina teknis organisasi petani telah melakukan pembinaan teknis dan memberikan bantuan fasilitas secara pantas. Sedangkan pemerintah pusat selaku penyokong pemerintah daerah dalam hal keuangan dan teknis, dinilai telah berhasil dalam pembinaan teknis dan keuangan.

Perbandingan dengan Evaluasi JBIC

Akan tetapi, setelah melihat secara langsung keadaan di Kabupaten Buton, ternyata keadaan di lapangan jauh berseberangan dengan apa yang dilaporkan di atas. Terutama dalam evaluasi tentang prinsip efektifitas. Kami melihat bahwa proyek ini justru memakan waktu dan tenaga petani. Selain itu, karena terjadi penggantian tanaman, hal ini memberikan pengaruh negatif pada petani.

Kemudian tentang prinsip efisensi, jika diperhatikan dari infrastruktur dan bibit yang dibagikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, proyek ini tergolong tidak efisien.

Mengenai prinsip kesinambungan, kami melihat bahwa pemerintah daerah tidak tanggap menghadapi keluhan petani dan bantuan peralatan dan falisitas tidak memadai. Dalam evaluasi disebutkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan bantuan keuangan dan mengadakan perbaikan fasilitas dan pengadaan bibit tambahan sesuai dengan kebutuhan, terhadap 4 tanaman yang menjadi sasaran utama proyek. Proyek penanaman jeruk merupakan salah satu dari keempat tanaman tersebut. Namun demikian, menurut Asman Saelan dari ELSAIN, bantuan keuangan dari pemerintah tidak dapat dirasakan di lapangan.

JBIC, sebagai pemberi bantuan dana, diharapkan untuk mengkaji masalah-masalah ini dan menemukan penyebabnya. Juga dihimbau supaya memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi masalah ini sehingga masalah-masalah serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Adalah penting bagi JBIC untuk menyebarluaskan informasi tentang proses pengkajian masalah dan pelajaran-pelajaran yang didapat dari proyek-proyek sebelumnya secara transparan.

*WATANABE Eri
Relawan NINDJA

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。