APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
1. Aceh & Sumatera : ODA WATCH : PROYEK PLTPB SARULLA oleh SAEKI Natsuko
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2008-6-12 10:19:24 (9335 ヒット)

Apakah Proyek Panas Bumi Sarulla itu?

Proyek pembangunan PLTPB terbesar di dunia di Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara oleh PT Medco Energi Internasional, Itochu Corporation (Jepang), Kyushu Electric Power Co, Inc. (Jepang), dan Ormat Technologies Co, Inc. (AS), dan untuk setiap kwh listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dengan harga $0,4622. Listrik yang dihasilkan diharapkan akan dapat memenuhi 1/3 dari kebutuhan listrik Propinsi Sumatera Utara. Rasio pembagian keuntungannya adalah PT Medco 37,5%, Itochu 25%, Kyushu Electric Power 25%, Ormat Technologies 12,5%. Biaya total pembangunannya adalah $800 juta dan dikatakan juga bahwa 70% dari dananya dikucurkan oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Eksploitasi sumur akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu satu di daerah Silangkitan sebesar 110 MW, dua di daerah Namora I Langit masing-masing sebesar 110 MW dan direncanakan selesai pada tahun 2010 - 2012.

Pada bulan Agustus 2007, Indonesia dan Jepang sepakat menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan EPA (Economic Partnership Agreement). EPA merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia. Dan tentang hal ini, sebuah LSM Indonesia, Institut For Global Justice (IGJ), mengkritik bahwa perjanjian ini "merupakan sebuah bentuk strategi keamanan energi Jepang" dan "hanya akan memperkuat bentuk-bentuk penjajahan baru Jepang atas Indonesia". NINDJA telah memulai penelitian tentang pengaruh proyek eksploitasi energi yang dilaksanakan di bawah kerangka EPA ini terhadap masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Yang pertama, akan diulas tentang proyek PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sarulla yang akan dibangun di Propinsi Sumatera Utara.

Indonesia dan Strategi Energi Jepang

Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang akan jatuh sekitar tahun 2010 - 2011, Jepang dan Indonesia melakukan lobi-lobi diplomatik.

Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi. Menurut data Departemen Luar Negeri Jepang tahun 2003, sebanyak 29,8% dari total impor gas (terbesar), 12,8% dari total impor batubara (ketiga terbanyak) dan 3,6% dari total impor minyak bumi (keenam terbanyak) berasal dari Indonesia. Selain itu, dilihat dari segi geopolitik, posisi Indonesia yang berada di selat Malaka juga merupakan faktor kunci bagi keamanan lalu lintas energi Jepang.

Sementara itu, Indonesia juga sedang mengalami kekurangan BBM yang serius sehingga terdapat pro dan kontra sehubungan dengan beberapa kali penaikan harga BBM. Jika saja harganya dinaikkan maka penduduk miskin yang sudah cukup menderita dengan PHK dan tingkat inflasi yang tinggi, akan terkena dampak yang serius. Pabrik pupuk di Aceh yang terpaksa ditutup karena produksi LNGnya berkurang. PLN pun juga tidak dapat menyalurkan gas ke pembangkit-pembangkit listrik. Dengan latar belakang ini, wakil presiden Yusuf Kalla dalam setiap kali kunjungannya ke Jepang pada tahun 2006 dan tahun 2007, selalu menyerukan bahwa produksi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dan jika ada kelebihan barulah akan diekspor. Bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, wakil presiden Yusuf Kalla juga meminta bantuan kerja sama dari Jepang untuk pengembangan ladang minyak dan gas baru serta pemanfaatan batubara sebagai sumber energi listrik yang lebih murah. Demikian, terdengar bahwa pernyataan-pernyataan ini lebih bersifat negosiasi bisnis untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Jepang daripada nasionalisme sumber daya dan asas pemerataan.

Bukan tidak mungkin EPA adalah salah satu titik temu dari lobi-lobi kedua negara ini. Pada 20 Agustus 2007, saat penandatanganan kesepakatan EPA oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abe, disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi dalam bidang sumber daya mineral dan energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara. Pada hari yang sama juga dibuka Forum Bisnis Jepang Indonesia oleh Kadin, Keidanren dan JETRO (Japan External Trade Organization). Dari pihak Jepang, acara ini dihadiri oleh 200 orang pengusaha. Dan seperti yang telah diduga sebelumnya, dari 7 rencana proyek yang ditandatangani, 6 di antaranya adalah proyek eksploitasi energi. Proyek pembangunan PLTPB Sarulla termasuk di dalamnya.

Proyek yang ditandatangani dalam Forum Bisnis tanggal 20 Agustus 2007

1) Kadin(diwakili oleh MS Hidayat) dan JETRO(diwakili oleh Hayashi Yasuo)akan bekerja sama dalam kerangka pelaksanaan EPA. Penempatan dan pengelolaan investment desk.

2) Proyek PLTU Cirebon (IPP; Independent Power Producer) dengan kekuatan 660 MW. Proyek gabungan dari PLN, Marubeni dan KOMIPO (Korea Midland Power). Biaya total pembangunannya adalah $750 juta. Untuk setiap kWH dijual ke PLN dengan harga $0,4636 dan akan memasok listrik selama 30 tahun.

3) Proyek PLTPB Sarulla Sumatera Utara (IPP) dengan kekuatan 300 MW.

4) Proyek ekspansi PLTU Paiton(IPP) dengan kenaikan daya sebesar 800MW oleh PLN, PT Paiton Energy, Mitsui-Bussan, dan Tepco. PLTU ini akan memasok listrik selama 30 tahun sejak tahun 2011. Sedangkan biaya pembangunannya adalah $1 milyar.

5) Proyek bersama eksplorasi lignite di Kalimantan Selatan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, KOBELCO,Inc dan Sojitsu,Inc. yang memakan biaya total $1,3 milyar.

6) Proyek LPG(proyek peningkatan kualitas hidup Indonesia). Merupakan proyek bersama PT Pertamina dengan Itochu. Proyek ini berupa pembangunan dan pengelolaan fasilitas penampungan LPG untuk kebutuhan dalam negeri dan biaya total pembangunannya adalah $300 juta.

7) Proyek gabungan pembangunan pangkalan LNG Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah oleh PT Pertamina, Medco, Mitsubushi. Pangkalan ini akan menjadi pangkalan LNG ke-4 di Indonesia untuk kepentingan ekspor ke Jepang. Biaya proyeknya adalah $1,2 milyar dengan kapasitas produksi pertahun sebesar 2 juta ton.

Proyek Panas Bumi Sarulla yang Berubah-ubah

PLTPB Sarulla adalah proyek yang tertunda selama hampir 15 tahun. Bersama dengan Pertamina, UNOCAL, sebuah perusahaan minyak Amerika yang pernah dituntut di pengadilan karena pelanggaran HAM saat membangun pipa LNG dengan junta militer Birma tahun 1994 itu telah mulai proyek eksploitasi. Namun, proyek ini diberhentikan karena krisis moneter oleh Keppres No.39 tahun 1997.

Proyek ini kemudian dibuka kembali dengan Keppres No.15 tahun 2002 tetapi karena biaya pengembangannya semakin membengkak, UNOCAL secara resmi menyatakan berhenti dari proyek. Pada bulan Juli 2003 UNOCAL menjual proyek ini ke PLN dan menyatakan bahwa sebagai gantinya investasi yang telah dikeluarkan sebesar 60 juta dolar Amerika akan diganti oleh PLN.

Setelah itu pun jalannya proyek ini juga tidak transparan. Pada tanggal 1 April 2004, Pertamina dan anak perusahaan PLN, PT Geo Dipa Energi berhasil memenangkan tender PLN tetapi gagal dalam pengumpulan investasi. Menurut LSM setempat, hal ini disebabkan tidak adanya perusahaan asuransi yang bersedia menjamin pencairan dana terhadap bank sebab daerah Sarulla terletak di atas patahan aktif gempa bumi. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2006, PLN mengirimkan LoI ke komsorsium Medco.

Yang masuk dalam konsorsium Medco adalah Medco Energi International milik Arifin Panigoro (mantan ketua fraksi PDI-P), Itochu Corporation dan Ormat Technologies (perusahaan Amerika untuk alat-alat generator), dengan proporsi kepemilikan saham masing-masing 62,5%, 25%, 12,5%. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2007, Kyushu Electric Power membeli saham Medco sebanyak 25% dari total saham sehingga perusahaan Jepang menguasai setengah dari kepemilikan.

Dengan berubah-ubahnya proses jalannya proyek, penduduk seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian. Penduduk yang tanahnya dibebaskan pada masa UNOCAL mulai bertani kembali setelah diumumkannya pemberhentian proyek. Selain itu banyak juga orang tua yang menyetujui pembebasan tanah dan menyekolahkan anaknya ke sekolah teknik perlistrikan karena percaya bahwa kesempatan kerja akan terbuka dengan kehadiran proyek.

Kondisi Lapangan yang tanpa Informasi

Pada pertengahan Februari 2008, penulis sempat mengunjungi Sarulla. Di dalam perjalanan selama 7 jam dari Medan terhampar pemandangan ladang kelapa sawit. Entah itu jenis hibrida ataukah buah kelapa sawit, tumbuh dekat sekali dari tanah. Setelah melampaui kota Prapat di tepi danau Toba, kendaraan lewat dekat beberapa proyek yang terkenal dengan kontribusi besarnya terhadap kerusakan lingkungan seperti Asahan Aluminium (*1), dan PT Inti Indorayon Utama (*2). Di Porsea, tempat PT Inti Indorayon Utama beroperasi, tercium bau busuk yang menyengat dari limbah pabrik, membuat saya ingin muntah-muntah saja rasanya.

Yang pertama kali saya kunjungi adalah Desa Pangaloan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Yaitu desa yang terletak di sebelah daerah Silangkitan (110MW). Kata "Pangaloan" dalam bahasa Batak berarti "perlawanan". Namun yang saya saksikan di sana adalah para penduduk yang bahkan tidak punya informasi untuk mengadakan perlawanan.

Menurut cerita seorang pendeta, pada tanggal 5 Februari 2008 diadakan sosialisasi kepada penduduk untuk menjelaskan proyek di bekas base camp UNOCAL. Akan tetapi yang diundang hanya sebagian saja dari penduduk. Pendeta tersebut kecewa karena penduduk yang diundang pun telah dibriefing dulu sebelumnya. Penduduk tidak mengetahui dari mana sumber dana PLTPB Sarulla dan walaupun mengetahui istilah AMDAL, tapi tidak paham betul arti kata tersebut. "Istilahnya asal ada tuak dan tambul mereka-mereka ini pastilah menerima proyek," kata pendeta tersebut. "Walaupun dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat. Namun itu disesuaikan juga dengan kemampuan penduduk. Bagaimana jika akhirnya penduduk ini hanya diberi pekerjaan mengangkut batu saja?" demikian ungkapnya.

Sosialisasi tanggal 5 Februari tersebut diselenggarakan oleh 4 camat dari daerah yang dipakai untuk proyek (Kec. Pahae Jae, Kec. Pahae Julu, Kec. Purba Tua dan Kec. Simangumban) dan dihadiri oleh bupati Tananuli Utara, Ketua DPRD, Kapolres, Danrem, Bappeda, tokoh-tokoh masyarakat dan para pemilik tanah. Menurut berita, ada juga peserta dari Pertamina, PLN dan dari Konsorsium, termasuk dari Itochu 3 orang.

Menurut seorang pengusaha yang terlibat dalam proyek ini sejak masa UNOCAL mengatakan bahwa pertemuan ini hanyalah untuk formalitas belaka. "Selama 3 jam kami makan-makan dan kami hanya diberi penjelasan bahwa proyek ini ramah lingkungan. Penduduk yang diundang hanya menyampaikan harapan-harapannya, sedangkan pihak perusahaan menyampaikan yang baik-baik saja. Untuk pembangunan PLTPB, akan digali sumur-sumur panas bumi sebanyak 43 lubang dan untuk setiap sumur, 1 hektar tanah harus dibebaskan. Dari segi lapangan kerja, karena proyek ini tidak begitu menyerap tenaga kerja, walaupun kebutuhan akan tenaga kerja naik pada saat pembangunan. Tapi itu hanya untuk sementara saja. Pada masa UNOCAL terdapat 300 orang yang dipekerjakan. Namun akhirnya hanya puluhan orang saja yang tetap bekerja."

Pada dasarnya penduduk harus diikutsertakan sejak proyek berada dalam fase perencanaan. Apalagi dalam proyek panas bumi Sarulla yang berubah-ubah terus dalam kurun waktu 15 tahun ini. Namun sayangnya tetap saja tidak ada transparansi informasi terhadap penduduk. Tidak hanya itu, penduduk juga seperti dibatasi dalam pencarian informasi. Demikian yang dialami oleh pendeta tersebut di atas. Pada natal 2006, pendeta ini mengumpulkan penduduk karena dirasa pengumpulan informasi adalah hal yang penting. Tetapi dia justru ditentang oleh camat.

Bagaimana Jika Sawah yang Menafkahi Mereka ini Hilang?

Apakah yang sebenarnya dirasakan oleh penduduk yang dibebaskan tanah dan bangunannya?

Seorang laki-laki yang memiliki sawah di dekat sumur Silangkitan yang akan dibebaskan, turut hadir dalam sosialisasi tanggal 5 Februari dan kepadanya dijelaskan bahwa kesempatan kerja akan meningkat. Namun yang dia bisa hanyalah membajak sawah saja. "Ada juga informasi bahwa lapangan pekerjaan akan bertambah. Tapi itu disesuaikan dengan kemampuan. Aku kan hanya tahu bagaimana caranya membajak sawah. Jangan paksa aku bawa mobil!"

Dia menunjukkan sikap yang menentang pembebasan tanah. "Dengan sawah ini, sudah berapa anak-anak aku yang bisa aku sekolahkan. 8 orang aku biayai. Ada juga yang masih mahasiswa. Setelah panen, aku jual beras dan aku bayar uang sekolah. Asal ada ini saja, aku pun juga bisa membiayai cucu-cucu. Penghasilan kami tergantung pada tanah ini. Kalau dijual bagaimana kami harus hidup?"

Di dekat sumur Silangkitan ini terdapat 3 rumah. Tidak hanya dibebaskan tanahnya tetapi juga harus dipindahkan. Menurut informasi pendeta yang lain, pada saat penguburan anggota jemaat, mereka didatangi polisi lantaran hendak menguburkan jenazah di tempat itu walaupun penduduk tersebut sudah bersedia pindah. Terdapat pula informasi yang mengatakan bahwa 1 m2 dijual dengan harga 150 ribu rupiah.

Tokoh Masyarakat yang Menyetujui Pelaksanaan Proyek

Menurut Sahat Maruli Pane, atau biasa dipanggil Budiman Pane, seorang kontraktor dari Desa Sigulung-gulung, Kecamatan Pahae Jae adalah tokoh masyarakat yang menjabat sebagai ketua PAN Cabang Tapanuli Utara. Dia hadir dalam sosialisasi tanggal 5 Februari, mewakili daerahnya dan turut menjadi pembicara. Demikian kisah yang saya dengar di warung "Bahagia" yang dikelola oleh istrinya.

Budiman giat dalam usaha-usaha memerangi penebangan liar dan dia berpikir bahwa lingkungan itu penting. Namun dia menjelaskan bahwa sebelum menyampaikan efek negatif dari proyek, dia rasa penting untuk membicarakan hal-hal yang positif lebih dahulu.

Ada 2 efek yang dipertimbangkan oleh Budiman. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara. Jika PTLPB beroperasi maka akan terjadi pendapatan sebesar 60 milyar rupiah. Yang kedua adalah peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan PLTPB diperkirakan akan menyerap 3000 - 5000 orang pekerja. Daya ekonomi penduduk akan naik sehingga pasar akan terstimulasi. Sekarang ini daya ekonomi penduduk demikian lemahnya sehingga 20 buah pisang goreng saja tak laku. Budiman juga bangga karena bupati menghampirinya setelah sosialisasi dan berkata, "Terima kasih atas sambutannya. Yang tidak begitu pedas seperti biasanya".

Saya kira Budiman telah menghitung juga keuntungan bisnisnya dengan proyek ini. Namun walaupun Budiman memperoleh keuntungan langsung dengan proyek ini, dia juga tidak bisa menutupi kekhawatirannya. "Konsorsium juga mempertimbangkan masalah lingkungan. Namun kita tetap perlu hati-hati. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin berkat ini akan berubah menjadi petaka. Saya tidak ingin dikritik sebagai anti pembangunan. Hanya saja jika ada pengaruh negatif tentu saja saya akan menolak PLTPB ini. Saya ingin mendapat bahan-bahan untuk mengkritik."

Dari pernyataan Budiman, dapat diketahui bahwa tokoh-tokoh masyarakat pun juga tidak memiliki informasi yang cukup. Selanjutnya Budiman menambahkan akan perlunya pengawasan oleh NGO-NGO Jepang apakah hasil pembangunan tersebut telah sampai atau tidak kepada rakyat terhadap pemerintah Jepang yang telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan di Indonesia.

Apakah PLTPB itu Ramah Lingkungan?

Panas Bumi dianggap energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Namun jika dilihat dari jangka pembangunan sejak perencanaan hingga pengoperasian yang panjang, sulitnya eksplorasi lokasi munculnya uap panas, pelapukan pipa-pipa dan kekhawatiran akan pencemaran oleh logam berat, maka sebenarnya masih ada banyak masalah. Di daerah Schwarzwald di Jerman, dilaporkan juga kerusakan bangunan yang diperkirakan disebabkan oleh PLTPB.

AMDAL masih belum diumumkan (sedang direvisi). Penduduk yang hanya mendengar sisi positif dari proyek juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tanah tempat mereka tinggal. Agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan lebih lanjut terhadap tempat tinggal penduduk di Propinsi Sumatera Utara, maka pengikutsertaan warga dalam proyek dan memberikan informasi yang transparan kepada penduduk merupakan hal yang mendesak.

*1 Atas usaha dari Kubota Yutaka, Presdir Nihon Koei, Indonesia mengeluarkan 41,8% dan Jepang (setengah dari OECF dan setengah dari perusahaan swasta (5 perusahaan pengolahan aluminium dan 7 perusahaan dagang)) mengeluarkan 58,9%. Di Jepang, proyek ini menjadi proyek negara karena membantu masuknya perusahaan pengolah aluminium Jepang ke Indonesia dengan penyediaan tenaga listrik murah. Konstruksinya dimulai tahun 1978 dan berakhir November 1984. Mula-mula dana yang dibutuhkan adalah 250 milyar yen. Namun kemudian membengkak hingga 400 milyar yen. Adapun, 87% dari nilai investasinya ditanggung oleh Jepang. Namun, setelah proyek ini selesai dioperasikan, pengeksporan aluminiumnya harus menunggu beberapa tahun sampai harganya stabil.

*2 PT Inti Indorayon Utama yang dimiliki oleh keluarga Soeharto (Grup Salim, Grup Tirtamas) beserta kroninya (Grup Marisan Nusantara) sejak mulai beroperasi pada paruh kedua dasawarsa 80-an terkenal dengan aksi penembakan, penganiayaan, penangkapan terhadap penduduk yang protes terhadap pengrusakan hutan, polusi dan pembebasan tanah ilegal. Pada tahun 1998, setelah lengsernya Soeharto, pengoperasian perusahaan berhenti dan pada tahun 2003 mulai beroperasi lagi dengan nama PT Toba Pulp Lestari.

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。