APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
2. Jawa : ODA WATCH : WADUK SAGULING oleh WATANABE Eri
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2009-11-16 23:54:04 (5336 ヒット)

Apakah Waduk Saguling itu?

- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan daya maksimal 700MW (175*4)
- Rencana anggaran total pembangunannya 715,2 juta dolar (terpakai 658,8 juta). Dengan dana dari Bank Dunia sebesar 236,5 juta dolar, The Overseas Economic Cooperation Fund sebesar 136 juta dolar dan dari pemerintah Indonesia sebesar 364 juta dolar.
- Kontrak pinjaman dengan OECF, pada bulan September 1978 (E/S 1.630 juta yen), pada bulan Desember 1980 (31.419 juta yen, terpakai 29.106 juta yen).
- Konsultan proyeknya adalah NewJEC dari Jepang, Indra Karya dari Indonesia dan Dammer Travalux dari Prancis.
- Data di atas dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Murai Yoshinori dengan dana dari Yayasan Toyota no 95-B2-060 yang berjudul "Waduk Saguling di Jawa Barat Indonesia dan petani yang tergusur".

KONDISI BEKAS PETANI 20 TAHUN PASCA PENGGUSURAN

Waduk Saguling yang terletak 40km di sebelah barat dari kota Bandung Jawa Barat, dibangun di sungai Citarum, yang merupakan sungai terbesar ketiga di Jawa.

Adapun sungai Citarum ini, panjangnya 350 km dengan total daerah aliran seluas 6000 km2. Proyek ini digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dan dananya diperoleh atas kerjasama bank Dunia dan OECF. Dengan selesainya pembangunan waduk pada tahun 1986 ini, 35 desa di 6 kecamatan seluas 6400 hektar ditenggelamkan dan 12.000 keluarga terpaksa harus pindah. Untuk mengetahui kehidupan penduduk 20 tahun setelah proyek selesai,pada bulan Maret 2007 kami mengunjungi Waduk Saguling.

Menjadi Korban Pemerintah

Di kaki gunung yang menjulang tinggi,di sebuah waduk, tak terhitung banyaknya kolam ikan jaring tua yang mengapung di sana sini. Melihat punggung orang-orang yang sedang memancing di tepi waduk, terbayang suasana penuh nostalgia. Olih (71 tahun), yang melihat pemandangan tersebut dari rumah setiap hari, adalah salah seorang yang dipindah-paksakan akibat pembangunan waduk.

"Sebelum pembangunan waduk, hampir semua penduduk di daerah ini mencari nafkah dengan bertani. Sawah dan Ladang membawa berkah bagi kami. Pasir di sungai juga bermutu bagus. Namun demikian, seiring dengan selesainya waduk, semuanya itu tinggal kenangan saja."

Olih kehilangan tanah darat seluas 3.750m2 dan lahan sawah seluas 3.800m2. Setelah pembangunan waduk, atas inisiatif sendiri, dia mulai memelihara ikan air tawar. Keuntungan diperoleh selama 5 tahun pertama saja, dan setelah memasuki dasawarsa 90-an, banyak ikan yang mati sehingga modal terus berkurang. Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter. Hal ini menyebabkan harga pakan ikan naik sehingga membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian pada tahun 2002, banyak ikan mas yang mati sehingga banyak petani yang terpaksa gulung tikar. Olih, semasa masih berjaya, mengelola 16 kolam. Namun sekarang hanya 2 saja yang tersisa.

Jika kita mengelilingi waduk dengan perahu kecil, terlihat kolam yang dinding-dindingnya sudah lapuk. Pemilik kolam mengatakan bahwa hingga tahun 1998, dia mempekerjakan orang, tapi sekarang pekerjaan dilakukan sendiri. Karena harga pakan ikan semakin naik, sedangkan jumlah panennya semakin sedikit, maka bidang perikanan tidak bisa diharapkan lagi dan harus mencari kerja sambilan.

Kata Aceng (58 tahun), penduduk desa Bongas kecamatan Cililin, sudah 4 tahun istrinya menjadi TKW di Arab Saudi. Suami-istri ini mempunyai 8 orang anak dan 5 orang di antaranya masih sekolah. Aceng yang kehilangan lahan sawah seluas 2.200m2, menyatakan dengan tegas jika dia menjadi korban pembangunan waduk.

"Waktu uang ganti ruginya dibayarkan, ada aturan tentang ranking tanah. Tapi aturan itu tidak dipakai. Tanah produktif dan tanah yang tidak produktif dipukul sama rata.

Saya mengerti sekali kalau proyek ini untuk kepentingan umum. Proyek pengembangan itu seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi saya merasa menjadi korban pemerintah. Kalau akhirnya penduduk harus menjadi korban, seharusnya proyek besar ini tidak dilaksanakan."

20 tahun sudah, sejak pembangunan waduk selesai.Besar sekali kerugian yang harus ditanggung warga. Dan kelihatannya tidak tanda-tanda membaik.

Suara warga yang tidak tersalurkan

Pada 3 Desember 1987, 6 warga termasuk Aceng dan Olih, mengadukan perkara nilai ganti rugi tanah yang terlalu sedikit ke pengadilan negeri Bandung. Sebenarnya tuntutan Aceng dan Olih ini sudah dilakukan sejak pembebasan tanah periode awal tahun 1981. Namun sampai satu setengah tahun sejak waduk selesai dibangun, suara mereka tak kunjung didengar.

Warga desa Bongas mengetahui proyek pembangunan waduk ini pada tahun 1978 melalui koran dan kabar burung. Tapi mereka baru mengetahui kalau desa akan ditenggelamkan pada awal tahun 1981. Olih dan sejumlah warga, mengetahui bahwa untuk pembangunan jalan dan base-camp, tanah darat dihargai 1m2-nya 400 rupiah dan lahan sawah 1m2-nya 600 rupiah. Olih tidak menyangka jika tanah di kawasan tempat tinggalnya juga dihargai dengan nilai yang sama dengan yang tersebut di atas. Padahal harga pasarannya mencapai 7 sampai 10 kali lipat dari harga tersebut. Dia juga percaya kalau akan diadakan konsultasi sebelum harga tanah diputuskan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975.

Akan tetapi, Olih dan rekan-rekannya tidak pernah diundang ke konsultasi. Karena itu pada akhir tahun 1981, mereka mengirimkan surat tuntutan yang isinya meminta supaya nilai ganti rugi dinaikkan kepada camat Cililin dan ketua panitia pembebasan tanah kabupaten Bandung. Mei 1984, mereka juga mengirim surat kepada gubernur Jawa Barat. Mereka tidak mendapat balasan sampai mereka dipanggil oleh gubernur pada Februari 1985. "Uang ganti rugi sudah disiapkan. Jika tidak mau menerima, silakan selesaikan masalah ini lewat jalur hukum," kata gubernur. Olih dan warga akhirnya mengunjungi kantor LBH cabang Bandung untuk meminta bantuan hukum.

Pengadilan negeri Bandung tidak mengabulkan tuntutan ini karena terdapat bukti adanya konsultasi (6 September 1988). Karena tidak puas, warga naik banding ke pengadilan tinggi Bandung, tetapi berakhir dengan kekalahan (15 Agustus 1990). Mahkamah Agung pun tidak menerima permohonan naik banding ini,dan memerintahkan pembayaran biaya sidang sebesar Rp. 20.000,00.

Demikianlah, suara-suara warga setelah 13 tahun harus berakhir terbungkam. Kepada pihak penuntut dibayarkan uang ganti rugi sebagaimana ditentukan pemerintah. Namun baik Aceng maupun Olih, mereka tidak dapat membangun rumah baru hanya dengan uang ganti rugi. Sehingga mereka terpaksa harus pinjam uang ke tetangga dan saudara. Mereka bekerja giat hingga saat ini, tetapi uang pinjaman tidak kunjung lunas.

Harapan-harapan di masa depan

Observasi awal proyek pembangunan waduk Saguling, dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November dengan Keitaro Kadowaki, wakil kepala divisi konstruksi PT.PL Kansai sebagai pimpinan atas bantuan OTCA (Overseas Technical Cooperation Agency yang merupakan embrio dari JICA). Setelah itu pada tahun 1975 sampai tahun 1978, IDA(International Development Association: grup Bank Dunia) mengadakan observasi FS (Studi Kelayakan). Kemudian antara tahun1979 sampai 1980, OECF menjalankan desain proyek yang lebih detil. Pada bulan September 1980, Bank Dunia memutuskan untuk mengucurkan dana. Sedangkan OECF pada tahun yang sama bulan Desember. Di sini dapat dilihat, bahwa peran Jepang dalam perencanaan dan perwujudan proyek waduk Saguling sangatlah besar.

Departemen Luar Negeri Jepang pada bulan November 1988 mengadakan evaluasi terhadap proyek pembangunan PLTA Saguling. Dalam laporan kerjasama ekonomi DepLu Jepang tahun 1989, disebutkan bahwa peran Waduk Saguling dalam penyediaan tenaga listrik di pulau Jawa sangat besar. Keadaan waduk juga sangat stabil dan kondisi manajemen PLTA juga bagus. Kontribusi PLTA dalam sistem listrik Jawa-Madura-Bali adalah 2567MW (13%) (menurut rencana proyek penyediaan listrik PLN tahun2006-2015). Waduk Saguling memang telah memberikan andil yang cukup besar dalam penyediaan energi listrik. Namun, penderitaan warga yang tergusur akibat proyek ini juga tidak bisa disangkal.

Demikian seperti yang diungkapkan oleh Aceng, jikalau pembangunan waduk itu memang untuk kesejahteraan rakyat, pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan waduk termasuk pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memulihkan hak-hak warga.

Selain masalah uang ganti rugi terhadap warga, terdapat juga masalah lingkungan hidup seperti yang sudah dikhawatirkan sebelumnya. Di bagian hulu bendungan terdapat kawasan industri, terutama industri tekstil. Limbah dari pabrik yang tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah, mengalir begitu saja ke sungai Citarum sehingga membahayakan sektor perikanan di waduk.Tidak hanya itu, menurut Prof. Sunardi dari universitas Padjadjaran, hidrogen sulfida yang timbul dari limbah ini menyebabkan usia generator menjadi pendek. Prof. Rusydi dari Citra Eco Center yang mengadakan penelitian tentang lingkungan di hulu sungai Citarum sejak tahun 1980 mengingatkan bahwa jika masalah sedimentasi akibat penebangan hutan di hulu sungai dan masalah penanganan limbah tidak segera diatasi, maka dalam jangka waktu sekitar 20 tahun, waduk akan kehilangan fungsinya. Kebijakan untuk memulihkan kondisi ekologi harus menjadi prioritas utama.

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。