APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
PROYEK ODA & INVESTASI
1. Aceh & Sumatera : PARLEMEN JEPANG DINILAI TIDAK PUNYA ETIKA
投稿者: Teguh 投稿日時: 2006-8-22 15:29:00 (2612 ヒット)

http://riauterkini.com/politik.php?arr=10984

Selasa, 22 Agustus 2006 15:12
Datang Tanpa Permisi,
Parlemen Jepang Dinilai Tidak Punya Etika

Kedatangan lima anggota parlemen Jepang ternyata sama sekali tak memberi tahu Pemprov Riau. Karena tak permisi, parlemen Jepang tersebut dinilai tidak beretika.

Riuterkini-PEKANBARU- Gubernur Riau M Rusli Zainal mengaku terkejut saat mengetahui ada lima anggota parlemen Jepang yang kemarin, Senin (21/8) melakukan kunjungan ke Kampar. Ia menyayangkan tindakan anggota parlemen Jepang yang datang ke Riau tanpa izin.

"Bagaimana mau diberi pelayanan atau hak protokoler sebagai tamu kenegaraan, mereka datang kemari tanpa permisi. Saya baru tahu setelah melihat berita di televisi," ujar gubernur kepada riauterkini di sela-sela kegiatan Gelar Budaya Melayu Riau di Gedung Daerah, Selasa (22/8).

Semestinya, saran gubernur, parlemen Jepang tidak datang diam-diam, tetapi menyampaikan secara resmi rencana kedatangannya, sekaligus memberi tahu agenda kedatangannya ke Kampar untuk apa. "Ini datang diam-diam dan pergipun diam-diam. Kita sama sekali tidak diberi tahu," keluhnya.

Pernyataan lebih keras datang dari ketua DPRD Riau Chaidir. Ia menilai anggota parlemen Jepang tidak memiliki etika. "Itu sebuah kesalahan besar, datang dan melakukan kegiatan politik di negara orang tanpa izin," ketusnya.

Tindakan anggota parlemen Jepang dan rombongannya ke Kampar tanpa persmisi bisa merusak hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. "Karena mereka datang diam-diam, sehingga tidak mendapatkan pengamanan dan pelayanan standar tamu kenegaraan. Kalau sampai terjadi sesuatu hal diluar kendali, misalnya kecelakaan atau disandera masyarakat, kan Jepang bisa protes pada Indonesia dan ujungnya bisa mengganggu hubungan baik kedua negara," paparnya.

Lebih lanjut Chaidir menyarankan agar aparat melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dengan meminta keterangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi pendampingi. "LSM pendaming dalam kunjungan tersebut mestinya dimintai keterangan, karena tindakan mereka sudah berlebihan," demikian saran Chaidir.***(mad)

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。