ODA WATCH : PROYEK PLTU BATUBARA TANJUNG JATI B oleh WATANABE Eri

投稿日時 2009-11-16 23:17:29 | トピック: 2. Jawa

Apakah PLTU Batubara Tanjung Jati B itu?

Sebuah proyek pembangunan PLTU batubara berdaya total 1320MW (660MW*2) di desa Tubanan kecamatan Kembang kabupaten Jepara. Proyek ini dikelola oleh PT. CJP (Central Java Power) yang modalnya 100% dikeluarkan oleh Sumitomo Shoji melalui anak perusahaannya. Setelah pembangunannya selesai, PLTU ini akan di-leasing-kan ke PLN dalam jangka waktu 20 tahun. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan energi listrik pada sistem Jawa-Bali. Penyediaan Peralatan dan instalasinya akan dilakukan oleh Sumitomo Shoji. Dari total biaya sebesar 200 milyar yen, dana sebesar kurang lebih 144 milyar 400juta yen ditutup oleh JBIC dan bank-bank swasta Jepang( investasi JBIC adalah 86 milyar 700 juta yen). Pembangunan PLTU akan dilaksanakan oleh PT. Mitsui Engineering & Shipbuilding dan PT. Mitsubishi Heavy Industries.
INVESTASI JEPANG YANG MENGUSIK KEDAMAIAN SEBUAH DESA

PLTU batubara Tanjung Jati B yang dibangun di sebuah desa yang menghadap ke arah laut Jawa di kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah ini dibangun dan dimiliki oleh perusahaan Jepang sekaligus merupakan proyek yang berhubungan sangat erat dengan JBIC dan bank swasta Jepang selaku investor. Pada tahun 1997, pembangunan sempat terhenti oleh krisis moneter. Tetapi pada bulan Maret 2003, kontrak borongan pembangunan dan kontrak pinjaman ditandatangani dan setelah itu pembangunan dilaksanakan kembali. Sejak November 2006 PLTU ini mulai beroperasi. Pada saat ini JBIC sedang mempertimbangkan kemungkinan penanaman modal melalui ODA terhadap pembangunan 3 atau 4 generator di PLTU yang sama.

Pembukaan

Pada awal bulan September 2007, penduduk dusun Ngelo desa Tubanan menyambut panen jagung di ladang. Mereka mengenakan caping dan menyebar di ladang jagung siap panen setinggi tubuh manusia yang berwarna coklat kekuning-kuningan. Di penghujung kapling dengan rumah beratap genting dan pondok sapi, terbentanglah pemandangan sawah nan hijau. Namun pemandangan ini seolah tercemari oleh kehadiran PLTU batubara yang berada tidak lebih dari 5 meter dari dusun, membuat suasana terasa sesak. Antara PLTU dan dusun, hanya terdapat gang kecil selebar 1 meter, pagar besi setinggi 2 meter dan tanaman setinggi 3 meter.

Dampak terhadap Kesehatan

"Terdapat berbagaimacam dampak negatif setelah PLTU dibangun. Yang pertama adalah bau busuk limbah. Selanjutnya adalah polusi suara selama 24 jam penuh. Dulu, hanya terdengar suara jengkerik saja. Kemudian karena pengaruh debu, banyak yang menderita gangguan saluran pernafasan."

Demikian ungkap sepasang suami istri muda yang kami kunjungi dengan nada serius. Wida mengungkapkan kekuatirannya akan pengaruh debu PLTU yang dapat mengakibatkan gangguan pada saluran pernafasan khususnya pada anak-anak. "Waktu warga bangun pada pagi hari, keluar ingus berwarna kecoklat-coklatan.Dan yang paling terkena dampak ini adalah anak-anak.Baru-baru ini, waktu anak saya batuk-batuk, terdapat setitik darah di ingusnya."

Kemudian dia juga mengatakan bahwa muncul bidur-bidur di sekujur tubuhnya. Sangat gatal sehingga dia tidak dapat tidur nyenyak pada malam hari.Di dusun tersebut, terdapat beberapa warga dengan gejala yang sama setelah pembangunan PLTU.

Pada awal Agustus 2007, warga dusun Ngelo mengajukan tuntutan terhadap PLN supaya segera mengambil tindakan atas dampak PLTU terhadap kesehatan, polusi suara dan polusi udara. Penduduk menuntut supaya PLN memberikan respons dalam 20 hari. Namun hingga kini, awal September 2007, belum ada jawaban.

Kehilangan mata pencaharian

Sebelum pembangunan PLTU, warga dusun Ngelo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh bangunan.Namun setelah pembangunan PLTU selesai, warga kehilangan mata pencahariannya sebagai tani akibat pembebasan tanah dan sebagus-bagusnya nasib, menjadi buruh tani.Walaupun demikian, pekerjaan tidak selalu ada sehingga warga terpaksa hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Dikatakan pula bahwa desa Kaliaman yang notabene sebagian besar penduduknya adalah buruh tani, walaupun tidak ada warga yang tanahnya dibebaskan pemerintah, mengalami penurunan hasil panen tanaman. Misalnya di lahan yang dulunya mampu menghasilkan 1 ton, sekarang hanya mampu menghasilkan 700 kg.Bahkan komoditas kelapa, jagung, kacang dan semangka pun juga ikut layu. Warga sudah menyampaikan keluhan-keluhan ini, tetapi tidak ada jawaban dari PLN.

Di dusun Bayuran desa Tubanan yang terletak di pinggir laut terdapat 60 KK 225 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Tidak ada pembebasan tanah untuk proyek di dusun ini. Namun setelah pembangunan PLTU, warga mengeluhkan jumlah tangkapan ikan mereka yang semakin berkurang. Jani, seorang nelayan, mengatakan bahwa pada saat sistem pendingin PLTU menghisap air laut, ikan-ikan juga ikut masuk dalam saluran pendingin. Selain itu, limbah PLTU mengakibatkan polusi termal yang menyebabkan larinya ikan ke arah laut. Tidak hanya itu, hancurnya terumbu karang pada saat pembangunan PLTU menyebabkan ikan kehilangan tempat berlindung. Karena itu, pendapatannya berkurang hingga separuh dibandingkan dengan pendapatannya dahulu sebelum PLTU dibangun. "Dulu, sekali melaut, dengan mudahnya, kami bisa mendapatkan antara 200 ribu hingga 300 ribu perhari. Tapi sekarang dapat 100 ribu saja susahnya bukan main!"

Warga membentuk forum nelayan dan mengajukan tuntutan ganti rugi atas rusaknya terumbu karang kepada PLN. Namun hingga bulan September saat ini, jawaban dari PLN tidak kunjung datang.

Lapangan Kerja yang Terbatas

Di desa dan dusun di atas, kami mendengar bahwa sebelum pembangunan PLTU, pihak pelaksana proyek menjanjikan lapangan pekerjaan. Dan pada saat yang sama,terdapat pula keluhan warga yang mengatakan bahwa pada kenyataannya yang dipekerjakan di PLTU itu hanya sebagian kecil saja dari warga dan itu pun terbatas pada pekerjaan-pekerjaan kasar.

Muhammad, 42, ketua RT 2 RW 7 dusun Sekuping desa Tubanan mengatakan," Katanya kalau PLTUnya selesai dibangun, tingkat kesejahteraan warga akan naik. Akan tetapi saat ini tidak ada pekerjaan di PLTU dan kalau pun ada mereka mempekerjakan orang dari luar dusun. Karena itu banyak orang yang menganggur." Mata pencaharian sebagian besar warga dusun Sekuping adalah tani dan nelayan. Namun, hasil tangkapan ikan menurun drastis dari waktu ke waktu. Sedangkan petani yang tanahnya dibebaskan untuk proyek masih saja belum memiliki pekerjaan.

Di desa Kaliaman, juga terdapat suara-suara yang mengatakan bahwa sebelum pembangunan PLTU , warga dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan. Namun setelah pembangunan selesai dan ketika PLTU mulai beroperasi, pekerjaan digantikan oleh orang Jakarta. Para warga pada akhir tahun 2006 mengadakan demonstrasi di depan kantor bupati menuntut uang ganti rugi atas terbatasnya lapangan pekerjaan di PLN, polusi yang berupa bau dan gangguan saluran pernafasan oleh asap PLTU. Akan tetapi sampai bulan September, tetap saja janji-janji tersebut tidak terpenuhi.

Ketidakikutsertaan Warga

Demikianlah, sebelum pembangunan PLTU, pihak pelaksana proyek secara sepihak mempromosikan informasi-informasi positif seperti terciptanya lapangan kerja. Namun tidak secara terbuka menyampaikan informasi tentang dampak negatif yang mungkin timbul.

Misalnya dalam Laporan Terakhir Rencana Pengelolaan Lingkungan oleh PT CEPA INDONESIA,sebuah badan utama sebelum CJP, disebutkan bahwa setelah pembangunan PLTU tenaga kerja akan berkurang. Kemudian disebutkan pula tentang limbah cair, padat dan gas yang timbul sebagai dampak negatif pengoperasian PLTU. Tentang dampak-dampak negatif ini, tidak ada warga yang mengetahuinya sebelum PLTU dibangun. Bahkan tidak sedikit warga yang kurang memahami keberadaan AMDAL.

Selain itu, konsultasi antara warga dan pelaksana proyek dapat dikatakan tidak memadai. Pasangan suami istri muda yang kami temui di Ngelo berujar," jika memang ada konsultasi, sudah tentu kami tidak akan menyetujuinya."

Penutup
Dalam Laporan Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati "B" Desa Tubanan Jepara oleh PT. CJP, disinggung juga keluhan warga dusun Ngelo. Namun hal-hal yang berhubungan dengan polusi udara seperti polusi suara dan air laut dikatakan masih berada di bawah standar kelayakan dalam negeri. Dijelaskan juga bahwa lowongan pekerjaan di PLN untuk tenaga kerja tak terlatih sangat terbatas setelah pembangunan PLTU dan pelaksanaannya dilakukan dengan memprioritaskan warga setempat.

Akan tetapi, dari hasil wawancara, warga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari proyek ini. Bahkan warga justru dirugikan. Demikianlah, karena itu, selaku pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap proyek ini, JBIC sebaiknya tidak melaksanakan proyek perluasan PLTU sampai masalah-masalah ini tuntas.



NINDJAにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://www.nindja.org

このニュース記事が掲載されているURL:
http://www.nindja.org/article.php?storyid=25