APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
2. INFID : PROTES KERAS TERHADAP KEPUTUSAN CEKAL PEMERINTAH SINGAPURA
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2006-9-8 15:53:00 (4593 ヒット)

Protes Keras Terhadap Keputusan Cekal Pemerintah Singapura
Terhadap Delegasi Resmi INFID dalam Forum Resmi
Annual Meeting IMF/World Bank


Pemerintah Singapura telah mengeluarkan surat khusus berisi pencegahan masuknya 20 anggota delegasi asal Indonesia ke wilayah Singapura untuk mengikuti Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang terdaftar secara resmi dalam penyelenggaraan acara tersebut. Ke-20 aktivis organisasi masyarakat sipil itu terdaftar atas nama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) Jakarta.

Perihal adanya kebijakan pencegahan masuk wilayah Singapura bagi delegasi itu, INFID memperoleh informasi resmi dari pejabat IMF dan World Bank di Jakarta pada Jumat, 8 September 2006. Sementara, protes IMF dan World Bank terhadap keputusan cekal Pemerintah Singapura itu telah dilakukan pada 6 September 2006 atau bertepatan dengan dikeluarkannya surat penolakan rekomendasi penyelenggaraan International People’s Forum di Batam oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Pernyataan resmi IMF dan World Bank mengenai hal itu, bahkan sudah dilansir di situs resmi World Bank dengan News Release No. 2007/70/AFR pada 7 September 2006.

Dalam press release yang dikeluarkan IMF dan World Bank itu disebutkan, kedua lembaga itu mendesak Pemerintah Singapura untuk mengijinkan delegasi tersebut untuk mengikuti seluruh sesi yang telah menjadi agenda resmi acara tersebut dengan dalih kehadiran organisasi masyarakat sipil (civil society organizaton/CSO) dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas. Kedua lembaga itu bahkan menyebutkan bahwa delegasi CSO telah memenuhi akreditasi sesuai prosedur dan standar mereka.

Atas keputusan cekal oleh Pemerintah Singapura dengan alasan keamanan dan hukum itu, dua sesi acara yang dikoordinasikan INFID dan telah menjadi agenda resmi pertemuan IMF/World Bank pada, yakni Seminar on Illegitimated Debt pada 18 September dan Deconstructing Recontruction: A Civil Society-World Bank Debate on The Logic of and Experience in IFI-led Post-Conflict and Post-Disaster Reconstuction Programmes pada 19 September di Suntec Singapore International Convention and Exhibition Center terancam batal.

Atas keputusan tersebut, INFID menyatakan:

1. Memprotes keras sikap Pemerintah Singapura yang bersikap berlebihan dengan melarang masuknya aktivis organisasi masyarakat sipil ke wilayah Singapura dalam rangka mengikuti Annual Meeting IMF/World Bank. Keputusan itu mencerminkan sikap kecurigaan yang berlebihan terhadap aktivis organisasi masyarakat sipil dan menempatkan aktivis sederajat dengan teroris dan pembuat kekacauan tertib sipil dan kedaulatan politik negara lain, sementara seluruh aktvis tersebut tidak memiliki rekam jejak pelaku kriminal atau terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya.

2. Keputusan cekal yang kami nilai telah dipersiapkan secara sistematis oleh otoritas keamanan Singapura itu, bahkan kami curigai telah disampaikan kepada aparat otoritas Indonesia sehingga menjadi acuan bagi diterbitkannya surat pelarangan dan ancaman penggagalan pertemuan organisasi masyarakat sipil dalam International People’s Forum di Batam oleh Polda Kepulauan Riau yang diselenggarankan oleh Aliansi Rakyat Menggugat Lembaga Keuangan Internasional (ARM-IFIS). Pemberitaan Harian Batam Pos pada edisi 8 September 2006 yang menyebutkan penempatan anggota Detasemen Khusus 88/Anti-Teror di berbagai pelabuhan dan bandar udara Batam oleh Polda Kepri merupakan salah satu bukti kaitan antara pencekalan oleh Pemerintah Singapuran dan pelarangan penyelenggaraan IPF oleh Polda Kepri.

3. Mendesak seluruh organisasi masyarakat sipil untuk terus menolak berbagai bentuk represi hukum dan politik, baik oleh institusi negara maupun intervensi politik negara lain yang melanggar kedaulatan hukum dan politik negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi penanggung jawab IPF 2006 dengan kontak person Dian Kartika Sari (0816759865) atau Nadia Hadad, Media Relations Manager IPF 2006 di Sekretariat ARM-IFIS dengan alamat INFID, Jl. Mampang Prapatan XI/23, Jakarta, telepon 021-7919 6721-2.

Jakarta, 8 September 2006

Dian Kartika Sari
Deputy Direktur Eksekutif INFID

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。