APA ITU ODA?
Kebijakan Jepang ttg ODA
PROYEK ODA & INVESTASI
Proyek Jepang yg Bermasalah
STATEMENT
Pernyataan Sikap dari NGO
LINKS
Situs2 Penting utk Advokasi
ABOUT NINDJA
Please Contuct Us
1-32-2-101 Kamisoshigaya Setagaya Tokyo 157-0065 Japan
Fax: +81-3-5313-4470
SMS: +62-811-683996
oda (a) nindja.org
http://www.nindja.com/ (dalam bahasa Jepang)
MAIN MENU
SEARCH
LOG IN
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
1. NINDJA : PERNYATAAN SIKAP TENTANG PEMBERIAN SENJATA MELALUI ODA
投稿者: NINDJA 投稿日時: 2006-7-13 0:18:00 (3897 ヒット)

Kepada Yth, Perdana Menteri, Bapak Koizumi Junichiro
Kepada Yth, Menteri Luar Negeri, Bapak Aso Taro

Ada berita bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan hibah tiga buah kapal patroli kepada Indonesia melalui bantuan pembangunan resmi (ODA=Official Development Assistance), untuk "memperkuat penanganan teroris dan bajak laut di Selat Malaka" (Harian Yomiuri, 2 Juni 2006). Kami menganggap keputusan ini adalah pertimbangan politik yang tidak tepat dengan alasan berikut dan memiinta segara menarik rencana tersebut.


1. menginjak-injak "3 prinsip dari larangan ekspor senjata"

Sebagaimana pemerintah Jepang sendiri mengakui bahwa kapal patroli adalah senjata, keputusan kali ini jelas ekspor senjata ke negara lain. Memang pada saat Garis Besar Pertahanan Baru yang dikeluarkan pada tahun 2004, Kepala Sekretaris Kabinet mengatakan, kerjasama teknis mengenai pertahanan misil Amerika Serikat dianggap perkecualian dan mengenai "penanganan teror dan bajak laut" dia juga mengisyaratkan kemungkinan diterapkan perkucualina dengan menambah kata-kata "Nanti, akan mendapatkan kesimpulan atas pertimbangan kasus demi kasus dan dengan membandingkan dengan prinsip dasar sebagai negara damai yaitu menghindari dorongan konflik internasional". Namun pada kasus kali ini belum ada penjelasan tentang penerapan sebagai "perkecualian". Selain itu "3 prinsip dari larangan ekspor senjata" adalah inti dari Undang-Undang Dasar Jepang yang menetapkan "tidak memiliki kukuatan perang" dan dapat dikatakan "hati nurani dari masyarakat Jepang" dan bagi kami pada dasarnya perkecualian dari ekspor senjata tidak boleh diterapkan karena mungkin saja tidak dapat dicegah lagi.

2. Keputusan yang mengabaikan prinsip-prinsip dari "Garis Besar ODA"

Di dalam Garis Besar ODA dicantumkan dengan jelas bahwa ODA dilarang untuk digunakan dengan tujuan militer. Prinsip tersebut juga telah dikonfirmasi dan diputuskan oleh komisi urusan luar negeri di Majelis Rendah (tahun 1978) dan komisi urusan luar negeri di Majelis Tinggi (tahun 1981). Semestinya ODA digunakan agar tujuan "hidup bersama dengan damai" yang dicarikan Undang-Undang Dasar Jepang dan prinsip-prinsip yang "tidak digunakan dengan tujuan militer" sudah diterima oleh kami, mayarakat yang tinggal di Jepang dan "cara semestinya tentang kontribusi damai" Jepang tersebut sudah menjadi ide umum. Garis Besar ODA Baru yang direvisi pada tahun 2003 dicantumkan kata-kata "konstruksi damai" dan "penanganan teror", nanun ini tidak berariti bahwa segala bantuan diperbolehkan untuk "penanganan teror". Meski bantuan diberikan kepada organisasi sipil, harus dipertimbangkan dengan hati-hati apakah itu tidak membantu "militer" secara praktis atau, apakah itu tidak mendorang konflik. Jika tidak adanya akuntabilitas dan kepastian tentang sistem pemantauan, pemberian senjata melalui ODA adalah keputusan yang mengabaikan "Garis Besar ODA". Dan tentu saja harus dicek sebelumnya bagaimana kapal patroli membawa dampak dengan mengunakan garis petunjuk social dan lingkungan dengan tepat.

3. Mempercepat militerisasi dan bantuan militer mulalui ODA

Meski membatasi tujuannya dengan atas nama "penanganan keamanan", "pemberian senjata" jelas bermaksud untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Namun untuk "penanganan keamanan", beberapa negara donor lebih mengutamakan dukungan masyarakat madani dari segi dukungan demokrasi yang mencek penyalah-gunaan kekuasaan pemerintah dan segi pemerintahan melalui memperkuatnya masyarakat madani daripada memperkuat kekuasaan pemerintah. Selain itu banyak negara donor sudah mengakui bahwa untuk "penanganan keamanan" yang sebenarnya, pemberian alat-alat kepada organisasi pemerintah saja tidak punya arti dan menjadi rawan kekerasaan dari negara jika tidak disertai reformasi di bidang hukum dan perbaikan lembaga pemantauan dari masyarakat madani. Selama ini ODA Jepang dibatasi meski untuk digunakan sebagai bantuan terhadap kegiatan polisi karena dari segi pertimbangan HAM. Pemberian ODA harus ada gagasan dan prinsip yang jelas. Keputusan yang mengabaikan itu, tidak dapat dianggap sebagai pertimbangan kebijakan politik yang tepat. Kami sangat khawatir bahwa mulai dari keputusan kali ini nanti akan diabaikan gagasan dan prinsip dan ODA akan digunakan untuk bantuan militer secara langsung atas nama "perang terhadap teror".

4. Bertentangan definisi ODA dari DAC dan tidak mengkontribusi untuk mengatasi masalah kemiskinan

Bila dilihat secara internasional pun, Keputusan kali ini bertentangan dengan definisi ODA dari DAC (Development Assistance Committee) yaitu "memiliki peran utama mengkontribusi peningkatan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di negara berkembang". Kesepakatan bersama dari negara-negara donor ODA, salah satu yang penting adalah mengatasi masalah kemiskinan dan lain-lain. Lebih jauh itu, pada situasi sekarang sebagaimana kesenjangan antara pihak yang kaya dan pihak yang miskin semakin besar, kerusakan lingkungan seperti masalah pemanasan global semaking berkembang dan penanganan terhadap penyakit penularan tidak cukup, keputusan seperti kali ini dianggap sebagai pesan yang keliru seperti Jepang tidak menangani masalah tersebut dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini seharusnya Jepang bekerja sama dengan masyarakat internasional dan mengatasi masalah kemiskinan, dan jika membuka jalan dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan ODA yang sebenarnya, itu bukan bentuk pemimpinan Jepang yang sehausnya diambil sebagai negara donor kedua di dunia.

Dengan alasan yang disebut di atas, kami menolak keras Jepang melakukan bantuan senjata dan ODA digunakan untuk tujuan tersebut dan mendesak segara menarik rencana tersebut.

13 Juni 2006

Asia-Japan Women's Resource Center
Pacific Asia Resource Center
Network for Indonesian Democracy, Japan
ODA Reform Network
Kansai NGO Council
Jubilee Kyushu on World Debt and Poverty
Sapporo Freedom School "YU"
Nagoya NGO Center
Japan International Volunteer Center
Peace Boat
People's Plan Study Group

印刷用ページ このニュースを友達に送る
 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。